TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menilai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemasukan negara dari pajak sangat tinggi yakni Rp 1.296 triliun atau naik sebesar 30 persen dari tahun lalu.

Manager Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi menilai target sebesar itu hanya bisa tercapai 86 persen. Karena hal itu, Apung menilai pemerintah sebaiknya mencari pemasukan dari dividen yang disetorkan perusahaan BUMN.

"Kalau kemudian pemerintah mau merevolusi anggaran selain dari pendapatan pajak, dividen BUMN bisa dijadikan alternatif," ujar Apung di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Apung meihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2005 hingga 2015 dividen yang belum dibayarkan BUMN ke negara Rp550 triliun. Akumulasi angka tersebut bisa membengkak karena banyak BUMN yang menunda pembayaran kepada negara.

"Dividen salah satu pemasukan negara," papar Apung.

Apung menambahkan pemerintah tidak perlu menambah utang luar negeri jika ingin mendapatkan tambahan pemasukan. Hanya dengan membenahi dividen seluruh perusahaan BUMN, Apung yakin pemasukan negara bertambah tanpa perlu menggenjot sektor perpajakan.

"Bisa saja ga usah utang lah, karena revenue negara yang mengendap di BUMN banyak lah," papar Apung.