Jokowi Disarankan Likuidasi Kantor Staf Kepresidenan
Dengan begitu, akan terbangun koordinasi dan harmonisasi program pemerintah bisa lebih efektif.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Setara Institute Hendardi menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melikuidasi kantor Staf Kepresidenan.
Apalagi bila melihat urgensi dan signifikansi keberadaan kantor yang dipimpin Luhut B Panjaitan yang kini menjabat Menteri Kordinator Bidang Polhukam itu.
"Selain Luhut Panjaitan sudah menjabat Menkopolhukam, fungsi-fungsi kantor Kepresidenan ini juga bisa diintegrasikan ke dalam Setkab dan Setneg,"ungkap Hendardi kepada Tribunnews.com, Jumat (21/8/2015).
Dengan begitu, menurut dia, akan terbangun koordinasi dan harmonisasi program pemerintah bisa lebih efektif.
Sebelumnya, Presiden Jokowi belum membahas wacana peleburan Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah Sekretariat Kabinet. Wacana peleburan itu muncul setelah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan, hingga saat ini kecenderungannya Jokowi masih akan mempertahankan KSP. Belum ada pembicaraan khusus terkait wacana peleburan KSP di bawah Setkab.
"KSP masih akan dipertahankan. Saya kira tidak akan ada banyak perubahan, walau pun waktu itu mau dilihat size-nya saja," kata Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Namun, jika opsinya mempertahankan KSP, Jokowi juga belum memiliki kandidat yang akan menggantikan Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hingga saat ini, jabatan itu masih dirangkap Luhut.
"Presiden belum kantongi nama yang kira-kira akan menggantikan Luhut," ujarnya.(*)
