TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan, mensinyalir pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta berhati-hati memeriksa korupsi di wilayah pelabuhan, memiliki kepentingan untuk menyelamatkan RJ Lino dari kasus pengadaan 10 crane.

“Publik sudah tahu RJ Lino adalah kongsi bisnis JK. Saham keluarga Lino di PT Bukaka Teknik Utama yang dimiliki JK itu 46 persen,” ujar Syaiful, Selasa (1/9/2015).

Dengan saham yang mayoritas tersebut, tidak mengherankan jika RJ Lino memiliki kedekatan dengan JK. Bahkan ketika Tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerjanya, Jumat (28/8/2015), RJ Lino pun berani menyuruh Menteri Bappenas, Sofyan Djalil untuk melaporkan penggeledahan itu kepada presiden.

Dalam pengamatan IPW, Sofyan Djalil pun tidak terlepas dari dugaan kolusi antara JK dan RJ Lino. Ketika menjadi Menteri BUMN di era pemerintahan SBY JK, Sofyan Djalil mengangkat RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II. Pengangkatan ini patut diduga atas desakan JK yang merupakan kongsi bisnis RJ Lino.

“Kedekatan JK dengan Sofyan Djalil juga bisa ditelusuri dari rekam jejaknya sebagai tim sukses JK sejak Pilpres 2004 dan Pilpres 2014. Bisa disebut Sofyan Djalil memang orangnya JK,” paparnya.

IPW menganggap pembelaan JK terhadap RJ Lino karena adanya keterkaitan bisnis PT Bukaka dengan Dirut Pelindo II tersebut. Sebagaimana diketahui, PT Armadeus, perusahaan milik menantu RJ Lino membeli saham Bukaka 46 persen yang diduga merupakan bentuk pencucian uang dari korupsi RJ Lino di Pelindo II.

Sedangkan pembelaan Rini Soemarno terhadap RJL, karena desakan Ongky Soemarno, adik kandung Rini, yang turut berperan dalam dugaan skandal privatisasi (perpanjangan konsesi JICT-TPK Koja) dan diduga memperoleh sukses fee yang nilainya ratusan milyar rupiah.

Di sisi lain, pengangkatan Sofyan Djalil sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan Pelindo II tidak bisa dipungkiri berangkat dari kedekatan antara RJ Lino, JK dan Sofyan Djalil.

Adalah tidak mengherankan jika hingga hari ini Sofyan Djalil tetap membela RJ Lino, meskipun pernyataan yang disampaikannya menunjukkan ketidaktahuan tentang pengelolaan pelabuhan.

"Anda bayangkan, seorang mantan Menteri Perekonomian bilang trafik bongkar muat di Tanjung Priok meningkat dari 3 juta TEUs menjadi 7 juta TEUs selama Lino menjadi Dirut Pelindo II," tukas Syaiful.

Menurut Syaiful, kenaikan trafik kontener akan selalu ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5-6 persen tahun, selama 6 tahun terakhir trafik tidak akan mencapai 100 persen. Apalagi tahun 2015 ditandai dengan perlambatan ekonomi yang hanya 4 persen-5 persen.

Ditambahkan Syaiful, kenaikan trafik yang disebut Lino 30 persen tahun 2011 ke tahun 2012 itu bukan karena inovasi Lino. Tapi karena faktor pencatatan trafik. Jika sebelumnya yang dicatat hanya Pelindo II, mulai tahun 2012, trafik dicatat keseluruhan baik Pelindo II maupun perusahaan-perusahaan bongkar muat (PBM) yang menyewa dermaga Pelindo II.

Dengan demikian, angka trafik meningkat pesat karena jumlahnya hasil penggabungan. Itu berarti, tidak ada peningkatan dari sisi pendapatan Pelindo II."Sofyan Djalil tidak paham hitung-hitungan trafik seperti ini," ujar Syaiful.