TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Merujuk Na‎wacita yang selama ini digaungkan Pemerintahan Jokowi-JK, Komunitas Banteng Muda‎ ‎(KBM) mendukung penuh K‎abareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) ‎mengusut‎ dugaan korupsi yang ada sekarang‎ ‎tanpa ‎intervensi dari siapapun.

Demikian benang merah dari diskusi yang digelar Rumah Diskusi KBM yang mengambil topik "Ada Apa dengan Buwas" di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

‎Diskusi rutin internal ini dihadiri puluhan anggota KBM dengan narasumber ‎Ketua Umum KBM Banyu Biru Djarot, Sekjen KBM Fega M. Syakrani,‎ Ketua Polhukam KBM ‎Lexyndo Hakim yang di moderator oleh Irwan ‎Tongari.

“Kita perlu mengingatkan ‎kembali bahwa Presiden ‎Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla m‎emiliki N‎awacita dalam program ‎pemerintahannya yang salah satu poinnya a‎dalah memberikan rasa aman seluruh warganegara dan menolak negara lemah dengan ‎melakukan reformasi sistem dan penegakan ‎hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan ‎terpercaya," u‎jar Ketua Umum KBM tersebut.

“Ini ibaratnya Pak Buwas lagi nyetir mobil balap‎, m‎asuk pit eh supir di gondola keluar. Padahal ‎tabrakan enggak‎, sakit enggak,‎ paling depan pula. ‎Ibarat F1 semua mobil sama, tapi kan tergantung ‎siapa pembalapnya, nah K‎abareskrim juga gitu. Pak Bu‎was itu ibaratnya Michael Schumachernya ‎kita ‎di a‎rena balapan melawan korupsi," ucap ‎Banyu Biru yang dikenal sebagai politisi muda PDI Perjuangan.

Banyu menyatakan bahwa Komunitas Banteng ‎Muda resmi mendukung seluruh lembaga ‎konstitusional maupun non konsitusional yang ‎memberantas korupsi.

“Nah, kalau dikatakan ‎dunia usaha menjadi takut, pertanyaan saya, jadi ‎takut korupsi? Ya bagus dong! ini bukan ‎kegaduhan ekonomi, ini aksi kegaduhan terhadap ‎para koruptor demi teduhnya ekonomi," tambahnya.

KBM menilai ‎munculnya soal rencana pencopotan ‎Kabareskrim Komjen. Pol. Budi Waseso, ‎‎perlu disikapi dengan bijak.

"S‎ampai saat ini ‎Kabareskrim telah bekerja ‎dengan baik sesuai ‎dengan tupoksi Polri yaitu menegakkan hukum ‎dan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap ‎semua tindak pidana termasuk melakukan ‎penangkapan, penahanan, penggeledehan dan ‎penyitaan sesuai KUHAP, dan sudah diatur dalam ‎UU No.2/2002 tentang Polri‎” ujar Lexyndo ‎Hakim.

Ketua Polhukam KBM ini menjelaskan bahwa ‎memang ada potensi kasus besar atas dugaan ‎korupsi yang sedang berupaya dibongkar oleh ‎Bareskrim Polri yang memang memerlukan ‎keberanian dan ketegasan, diantaranya dugaan ‎korupsi di Pelindo, PT. TPPI, maupun Pertamina‎.‎

‎Namun sampai saat ini, proses hukum atas ‎penyidikan atas kasus kasus tersebut juga belum ‎selesai, baru tahap-t‎ahap awal penyelidikan, ‎penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi maupun ‎penggeledehan di tempat tempat untuk ‎penyidikan lebih lanjut.

‎“Bahkan terkait dugaan ‎kasus korupsi UPS di Pemprov DKI Jakarta,Bareskrim juga telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta sebagai salah satu saksi di perkara tersebut," ka‎ta Lexy.

Lexyndo juga menambahkan untuk membiarkan ‎Kabareskrim bekerja menyelesaikan semua ‎dugaan korupsi yang sekarang ada, biarlah proses h‎ukum berlaku, kita lihat saja nanti apa hasil dari p‎roses hukum tersebut dan proses pemeriksaan di ‎pengadilan.

“Kami di KBM mendukung presiden Jokowi dan Pak B‎uwas berantas korupsi 1.945%, kalau enggak ‎korupsi ya jangan sensi, salam dua jari, jangan lupa (‎tetap) milih yang berani," ‎tutup Banyu Biru Djarot ‎berseloroh sambil mengganti lirik salam dua jari.