TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat memberi masukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Hal itu disampaikan Ahok saat satu mobil dengan Jokowi waktu blusukan ke Cilincing dan Koja, Jakarta Utara, kemarin.

Ahok bilang ke Jokowi untuk apa ada sekolah yang tidak jelas tes masuknya, setelah lulus banyak yang suka korupsi.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak'. Untuk apa ada sekolah IPDN, kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korupsi saja," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, buat apa ada sekolah gaya militer seperti itu.

Sebab, kata Ahok, dari TNI dan Polri masih mampu untuk mensuplai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ahok mengungkapkan bahwa dari dia menjadi Bupati Belitung Timur, dirinya tidak pernah menggunakan ajudan dari IPDN.

"Untuk apa? Dia hanya punya dua peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18 (peluru). Saya bilang, kalau mau cari ajudan, yang jago berantem. Saya enggak mau ajudan dari IPDN. Yaudah, bubarkan saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau apa. Kalau menurut saya enggak perlu ada," ucap Ahok.

Ahok disantet tapi tak mempan

Ahok mengingatkan 327 pejabat yang baru dilantik agar tidak main dukun.

Menurut Ahok, kalau ada yang tidak senang dengan kepemimpinnya agar menghadap langsung.

Katanya, ruangan gubernur terbuka untuk siapa saja yang ingin mengadukan keluhannya.

Bahkan Ahok mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk tidak perlu main dukun segala.

Karena Ahok, telah berpengalaman soal dukun-dukunan saat dia telah terjun di dunia politik.