Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat kontoversial dan beragam.

"Kami cukup kaget ada seorang gubernur sampai melontarkan usul pembubaran IPDN. Pak Ahok mungkin tidak mengetahui, serta paham jejak sejarah berdirinya IPDN," ujar Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie‎ dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Ia meminta Ahok membaca sejarah di mana IPDN diresmikan oleh Presiden Soekarno. Tapi ia memaklumi pernyataan Ahok tersebut asal bunyi karena bukan alumnus sehingga tak paham sejarah berdirinya IPDN.

"Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," sambung Arief.

Ia tak menyoal tuntutan tersebut disampai masyarakat banyak, namun faktanya tidak demikian. Ahok lupa bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja yang memakai jasa lulusan IPDN tapi juga provinsi lainnya.

Bahkan, sambung Arief, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah. Banyak juga yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Ia membanggakan diri jika alumni IPDN banyak membantu kepala daerah di semua tingkatan.

"Mungkin Pak Ahok, lagi pusing mengurus Jakarta, sehingga kemudian keluar pernyataan yang kami sayangkan. Dan, bila memang ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela," terang dia.

"Terus terang pernyataan Ahok itu sangat mengganggu. Ahok lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil NKRI. Ada 34 provinsi. Kalau Ahok sebut oknum, kami tidak masalah, tapi jangan menjustifikasi semuanya salah," imbuh dia.

Arief meminta alumni IPDN tak emosional menanggapi pernyataan Ahok. Sebaliknya mereka harus menunjukkan kinerja lebih baik dan tidak perlu membuat banyak pernyataan.