L‎aporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perombakan susunan menteri dalam Kabinet Kerja jilid dua menguat menyusul bergabungnya PAN mendukung pemerintah. Jaminannya, PAN bakal mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja.

Partai Hanura yang lebih dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mempermasalahkan wacana perombakan susunan menteri jika benar dilakukan untuk memberi jatah kepada PAN.

"Silakan saja, itu hak dan kewenangan Presiden. Kalau dia mau melakukan reshuffle atau tidak, mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat," kata Ketua DPP Hanura Sarifudin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Hanura mempersilakan Presiden Jokowi melakukan pengurangan kursi di kabinet bila dianggap menjadi solusi terbaik. Anggota Komisi III DPR itu mengatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan jatah Hanura dikabinet dikurangi.

"Tidak ada maslah, ini untuk kepentingan bangsa dan negara itu saja," ujar Sudding.

Beda Hanura beda PKB menyikap kemungkinan ini. Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengaku tak setuju jika ada menteri dari partainya digeser, dan menyerahkan jatahnya ke PAN yang kini mendukung pemerintah.

"Kalau ikhlas itu manusia, PKB sebuah parpol. Kalau ditanya Pak Muhaimin (Ketum PKB) ikhlas enggak, ya tanya Pak Muhaimin. Kalau saya enggak ikhlas, hahaha. Kalau mau geser, geser yang lainlah," kata Lukman di Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Ia senang bergabungnya PAN ke pemerintah. Tujuannya, kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, untuk memperkuat pemerintahan. Lebih lanjut Lukman juga mengaku mendengar PAN sudah ditawari sejumlah kursi di Kabinet Kerja.

"Saya juga sudah mendengar kabar itu, tapi belum ada diklarifikasi. PAN masuk ditawarkan satu atau dua jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman.