TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya memunculkan isu reshuffle jilid II.

"Jika akhirnya Jokowi memutuskan untuk melakukan reshuffle, publik berharap menteri yang dipilih membantu pemerintahan adalah mereka yang capable, punya integritas yang baik, dan tidak memunculkan kontroversi," kata peneliti LSI Rully Akbar di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 24,95 persen publik yang menolak sikap PAN bergabung dengan pemerintah. Mereka yang menolak sikap politik tersebut bukannya tanpa alasan.

LSI Denny JA menemukan bahwa ada tiga alasan utama yang mendasari sikap resistensi publik tersebut :

Pertama, mereka yang menolak menilai bahwa PAN hanya mengejar kepentingan sendiri. Publik menilai sikap PAN bergabung dengan pemerintah hanya murni kepentingan politik sesaat PAN. Sebanyak 30,10 persen publik mendukung alasan ini bahwa mereka menolak PAN bergabung dengan pemerintah karena PAN hanya mengejar kepentingan sendiri.

Kedua, mereka yang menolak juga beralasan bahwa bergabungnya PAN dengan pemerintah juga merusak tradisi oposisi di Indonesia. Mereka berargumen bahwa sebaiknya PAN tetap diluar pemerintahan bersama KMP agar terjadi check and balances yang sehat.

Jika ada partai yang sebelumnya menyatakan oposisi terus berbelok haluan ditengah perjalanan menjadi partai koalisi pemerintah, maka ini akan merusak tradisi oposisi. Partai politik tak terbiasa oposisi dan tak kuat godaan untuk ikut berkuasa. Mereka yang mendukung alasan ini sebanyak 15,10 persen.

Ketiga, mereka yang menolak PAN bergabung dengan pemerintah karena alasan PAN menghianati koalisinya. Sikap PAN yang bergabung dengan KMP dinilai menghianati komitmennya bersama KMP. KMP dibentuk pasca pilpres oleh partai pendukung Prabowo-Hatta.

PAN menjadi salah satu motor utama pendukung KMP karena Hatta adalah ketua umum PAN saat itu. Sebanyak 14,90 persen publik mendukung alasab bahwa mereka menolak PAN bergabung dengan pemrintah karena dinilai menghianati koalisinya.

"Akhirnya dengan bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi, publik berharap menjelang setahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintahan Jokowi semakin kuat dan berharap kondisi ekonomi makin membaik," kata Rully.