TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan terus memantau indikasi informasi terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana desa yang sudah disalurkan ke Kabupaten/Kota.

"Ya kami akan pantau terus," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Tjahjo mengaku ada potensi dana desa diselewengkan. Sebab dana desa termasuk dalam area perencanaan anggaran yang dianggap rawan korupsi.

"Kan apapun area rawan korupsi itu kan area perencanaan anggaran. Desa kan juga masuk di perencanaan anggaran, yang kedua yang menyangkut dana hibah dan dana bansos," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pihaknya tidak segan memberi sanksi kepada kepala daerah yang terbukti melakukan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pilkada.

"Itu enggak boleh. Uang itu bukan kepala desa lho, untuk rakyat. Kalau ada bukti bisa dikenakan sanksi," kata Tjahjo.