Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebutkan International Monetary Fund (IMF) berdosa terhadap Indonesia. JK mengaku sudah menyampaikan hal itu langsung kepada Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, yang dua pekan lalu baru menyambangi Indonesia.

"Kemarin saya ketemu Christian Lagarde, saya bilang anda punya dosa yang tinggi, anda membuat resep yang sama, anda ingin menyelesaikan sesuatu dengan moneter saja," kata Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara peluncuran buku "Reinventing Indonesia," di Universitas Indonesia (UI) kampus Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

Pada krisis ekonomi 1997 lalu, IMF menggelontorkan uang untuk membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, walau pun pada akhirnya perekonomian Indonesia bisa terbantu.

"IMF ingin selesaikan inflasi dengan bunga, jadi akhirnya di Indonesia pada waktu itu berkejaran lah bunga dengan inflasi, padahal bunga itu bagian ongkos, sehingga kalau tinggi bunga maka tinggi inflasi," jelasnya.

Ia menyebut krisis yang terjadi pada tahun 1997 salah satunya disebabkan karena pemerintah yang terlalu percaya kepada IMF. Selain itu yang membuat negara bangkrut di sekitar tahun 1997 adalah kebijakan blanket guarantee atau penjaminan terhadap bank gagal, yang diterapkan terhadap bank yang terdampak krisis.

Hal itu dimanfaatkan oleh sejumlah pemilik bank, untuk merampok banknya sendiri, lalu membawa kabur uangnya ke luar negeri. Karena kebijakan blanket guarantee, pemerintah harus menanggung akibatnya.

"Akhirnya krisis diperbesar dengan tindak kriminal, semua orang merampok banknya sendiri, dan minta dibayar oleh pemerintah," jelasnya.

Pemerintah menanggung bank gagal itu dengan uang hasil pinjaman. Hingga kini setelah dua puluh tahun berlalu, Jusuf Kalla menyebut negara masih harus menanggung akibatnya, dengan membayar utang dan bunga sekitar Rp 190 triliun.

Pada 2008 lalu saat krisis kembali menghantam perekonomian Indonesia, Jusuf Kalla yang saat itu merupakan Wakil Presiden pendamping Presiden Susilo Bambang Yudoyono, memutuskan agar tidak ada blanket guarantee.

"Semua pihak menyarankan ada blanket guarantee, saya bilang saya tidak mau teken, karna inilah sumber daripada negeri ini hancur. Bayangkan yang dijamin bank asing, milik orang paling kaya," terangnya.

Kebijakan blanket guarantee sebelumnya diambil karena kekhawatiran rupiah akan dilarikan ke luar negeri oleh investor, padahal menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi. Investor akan memindahkan uangnya ke bank lain, bila bank tempatnya menyimpan uang mulai goyah.

"Karena tidak mungkin dia mau bawa uang itu satu kontainer ke Singapura, tidak bisa dibelanjakan, dan tidak mungkin juga dibawa ke rumah, karena nanti dirampok," tandasnya.