Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Demokrat mendukung adanya wacana pembentukan Pansus Pelindo II. Hal itu sejalan dengan kesimpulan saat rapat dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

"Pada poin kedua dibentuk Pansus Pelindo. Kalau bicara pansus, ada lintas komisi. Ada lima komisi yang terkait. Kalau saya mintanya Pansus Budi Waseso, karena dia kita acungi jempol ada 20-an kasus yang signifikan. Kita tak mau ada intervensi. Dan Kapolri kemarin minta membantu mengawasi," kata Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Ruhut mengakui nama-nama anggota untuk Pansus belum terbentuk. Pansus akan bekerja selama tiga bulan tetapi dapat diperpanjang. Ia mengatakan kasus tersebut membuat kegaduhan.

"Ada yang kebakaran jenggot ini yang bikin gaduh. Waktu, kita RDP dengan Kapolri, disebut nama Sofyan Djalil, Rini Soemarno dan JK. Informasi itu kita dapat di RDP. Ada orang kuat bahkan ada dari KPK," imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Pansus Pelindo akan melibatkan komisi lain di DPR. Komisi yang terkait antara lain Komisi V, Komisi VI, Komisi IX dan Komisi XI.

Menurut Masinton, pintu masuk kasus tersebut dimulai dari penyidikan 10 unit mobil crane.
"Hitungan bareskrim itu, hingga cuci uang, total kerugian negara di Pelindo sampai Rp3Triliun. Kita ingin ungkap dengan pansus ini," imbuhnya.