TRIBUNNEWS.COM - Ribuan orang terdiri dari mahasiswa, pedagang kaki lima, dan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia kembali menggelar aksi di depan Istana Negera, Jumat (11/9/2015).

Aksi yang diikuti pula oleh sejumlah elemen ekstra kampus seperti Barisan Oposisi Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesi (GPII), Himmah Alwasliyah, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) itu dimulai pada siang hari dan berakhir menjelang sore.

Pada tuntutannya, mereka mendesak presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla meletakkan jabatan lantaran mereka anggap tidak mampu mengentaskan problematika kebangsaan, termasuk persoalan ekonomi yang ditandai dengan terus jatuhnya nilai rupiah.

Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula mengatakan tuntutan mereka didasarkan atas problem mendasar bangsa soal kepemimpinan nasional yang ia nilai melemah, kehilangan orientasi bernegara, setiap kebijakan hanya sarat pencitraan.

"Presiden dan wakil presiden beserta pembantunya di kabinet hendaknya mempunyai pemahaman yang subtantif mengenai apa yang dirasakan rakyat, apa persoalan yang dihadapi bangsa ini,dan mengarahkan para pembantunya agar setiap kebijakan diimplementasikan secara arif, adil dan bijaksana semata demi kepentingan masyarakat. Bukan kebijakan yang lebih menguntungkan sesuatu golongan masyarakat atau kelompok atau elite-elite politik saja," kata Beni dalam keterangannya ke Tribunnews.

Beni juga meminta presiden hendaknya bisa mengambil keputusan dan menetapkan kebijakannya secara independen tanpa bisikan-bisikan oleh segelintir elite yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya.

"Rakyat hanya menginginkan agar harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan juga tersedia dengan baik, harkat rakyat untuk mandiri juga dimungkinkan. Namun di kepemimpinan Jokowi yang kehilangan orientasi, menejerial yang buruk mengakibatkan saling sandra antara lembaga pemerintahan, aparatur negara tidak bekerja dengan sistem dan tim ekonomi jokowi yang tidak mampu mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan krisis ekonomi hari ini, PHK di mana-mana dan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi," kata Beni.