TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) mengagendakan pemeriksaan atau meminta klarifikasi Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti, Rabu (16/9/2015) siang ini.

"Besok (hari ini), jam 2 siang, kami panggil Sekjen dan Ketua BKSAP DPR, Nurhayati Assegaf," kata anggota MKD, Syarifuddin Suding, Selasa (15/9/2015) kemarin.

Menurut Suding, kedua orang itu akan diminta menjelaskan tentang data anggota DPR yang terlibat dalam kegiatan delegasi DPR ke New York, baik resmi dan tidak resmi, termasuk anggaran transportasi dan tempat penginapan atau hotel selama di AS.

Sebab, dalam data sementara yang diterima oleh MKD, diketahui agenda utama delegasi DPR datang ke New York, AS adalah untuk mengikuti Konferensi Keempat para Ketua Parlemen Dunia (4th World Conference of Speakers of Parliament), di markas PBB pada 29 Agustus hingga 2 September 2015.

Data tersebut mencantumkan hanya ada 7 anggota DPR yang terdaftar sebagai delegasi resmi. Namun, belakangan diketahui ada 27 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Pun beberapa anggota DPR menyertakan anak dan istrinya.

Selain itu, ada beberapa anggota DPR melakukan kegiatan kunjungan persahabatan atau muhibah tidak resmi sejak 3 hingga 12 September 2015, termasuk pertemuan dengan Donald Trump.

Tujuh delegasi resmi DPR yang tercatat di kesetjenan DPR adalah Ketua DPR Setya Novanto (F-P Golkar) Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-P Gerindra), Ketua BKSAD Nurhayati Ali Assegaf (F-P Demokrat), Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (F-P Golkar), Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya (F-P Golkar), Wakil Ketua Komisi V Michael Watimea (F-P Demokrat) dan Anggota BKSAD Juliari Batubara (F-PDIP).

"Kami akan tanyakan menyangkut anggaran yang digunakan sejak anggal 29 Agustus sampai 2 September. Tapi ini tanggal 12 baru pulang. Apakah 8 sampai 10 hari itu mengunakan uang pribadi atau bagaimana," ujarnya.

Khusus untuk Nurhayati selaku Ketua BKSAD, pihak MKD akan menanyakan soal motif pertemuan delegasi DPR dengan Donald Trump yang dalam kategori kegiatan tidak resmi itu. Seharusnya hal itu tidak diperkenankan dilakukan.

"Agendanya apa saja. Apakah pertemuan dengan Donald Trump bagian agenda delegasi," kata Suding. (Abdul Qodir)