TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra mengakui adanya arahan Ketua Umum Prabowo Subianto mengenai surat kunjungan keluar negeri.

Awalnya, fraksi Gerindra melarang anggotanya keluar negeri, tetapi akhirnya diganti menjadi sangat selektif.

"Pertimbangan ketum jadi poin penting untuk kebijakan fraksi," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Fary mengatakan perubahan tersebut karena adanya pertimbangan fungsi diplomasi. Ia mengakui pada periode lalu Gerindra memutuskan untuk melarang anggotanya keluar negeri yang bersifat studi banding atau kunjungan kerja. Namun, aturan itu dievaluasi kemudian diputuskan bersifat sangat selektif.

"Antara lain kerjasama antarparlemen, terkait bangun diplomasi antar negara. Dua poin itu dimanfaatkan agar bisa para anggota mainkan perannya untuk diplomasi seperti yang diamanahkan dalam UU MD3," ungkapnya.

Ketua Komisi V itu menuturkan pihaknya tidak ingin melarang penuh kunjungan keluar negeri. Tetapi lebih pada urgensi kunjngan tersebut. Ia juga membantah adanya surat itu berkaitan dengan polemik pertemuan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Capres AS Donald Trump.

"Enggaklah, ini amanat anggota dewan untuk jalankan fugsinya seperti budgeting legislasi, pegawasan," tuturnya.