Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melonjaknya penarikan Jaminan Hari Tua (JHT), bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan, kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dipastikan bisa memenuhi hak para peserta, karena anggarannya cukup besar.

"Ya tidak apa-apa, kan dananya Rp 200 triliun. Memang itu gunanya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

BPJS memang dibentuk untuk membantu masyarakat ujar Jusuf Kalla.

BPJS membantu pekerja untuk menghadapi keadaan darurat, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Oleh karena itu BPJS tidak boleh menghalang-halangi peserta yang hendak menarik tabungan JHT mereka.

"Itu guna BPJS, kalau ada keadaan darurat, maka asuransi bisa ditarik," ujarnya.

Ia juga tidak khawatir penarikan uang dalam jumlah besar oleh peserta BPJS, akan berdampak buruk pada perekonomian.

Jusuf Kalla percaya yang terjadi justru sebaliknya, uang yang ditarik itu dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau orang terima duitnya itu Rp 30 triliun, maka (uangnya) otomatis berputar di masyarakat, beli sesuatu atau buat usaha kecil," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, jumlah penarikan JHT belakangan meningkat, seiring dengan lesunya perekonomian dalam negeri.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, yang menyambangi Jusuf Kalla hari ini.

"Ini juga harus kita lihat sebagai suatu fenomena, semakin banyak yang kena PHK, sehingga orang mengambil uang JHT itu," ujar Chazali Husni Situmorang, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.