PKS Minta Kenaikan Tunjangan Dewan Dialihkan ke Bantuan Sosial
Mengenai wacana pengembalian uang tersebut, Sukamta menilai hal itu bagian dari konsekuensi penolakan.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan kenaikan tunjangan anggota DPR.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai situasi perekonomian saat ini tidak bagus dengan daya beli masyarakat yang menurun.
"Kita melihat bukan saat yang tepat untuk menaikkan tunjangan," kata Sukamta di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Mengenai wacana pengembalian uang tersebut, Sukamta menilai hal itu bagian dari konsekuensi penolakan.
Bila masih ada kelebihan anggaran, Anggota Komisi I DPR itu mengusulkan untuk dialihkan kepada program penanggulangan masalah sosial ekonomi.
"Terutama terkait dengan masyarakat yang terdampak secara langsung atas situasi ini, misalnya penguatan atau program-program yang terintegrasi untuk penguatan level keluarga dan problem sekarang ini daya beli yang menurun dari masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat terdampak pada saat ini yakni keluarga termiskin dan hampir miskin.
"Jadi menurut saya buatlah program-program," katanya.
