TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajer Kampanye Walhi, Edo Rahman, menyatakan hasil penelitian Walhi mendapati perusahaan sumber daya alam seperti hutan tanaman industri (HTI), pertambangan dan sawit yang melakukan permainan di dalam pilkada serentak agar aset mereka aman.

Menurut Edo, cara korporasi besar mengamankan asetnya melalui, penanaman modal di calon kepala daerah yang bersaing di pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Kami melihat, koorporasi besar ini menanamkan 'modal' di calon gubernur untuk mengamankan asetnya. Karena izin reklamasi atau pembukaan lahan hutan harus izin dulu ke gubernur," ujarnya saat diskusi mengenai pilkada serentak di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam berada di tangan gubernur.

Sehingga koorporasi menanamkan modal di sembilan calon gubernur yang mengikuti pilkada serentak.

Penanaman modal sumbangan yang dimaksud oleh Walhi, dilakukan melalui modus jasa pengamanan terhadap calon kepala daerah.

Modus tersebut dianggap paling memungkinkan karena jasa pengamanan sedang menjadi tren saat ini.

"Ada negosiasi diam-diam sehingga kami menduga akan banyak perizinan yang akan dikeluarkan bila salah satu pasangan calon dapat terpilih menjadi gubernur," tambahnya.

Selain itu, koorporasi juga tidak akan mencatat sumbangan mereka ke dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang harus dikumpulkan kepada KPU daerah pada 17 Oktober 2015 mendatang.

Walhi menilai sumbangan dari koorporasi besar tersebut jumlahnya akan melebihi Rp 500 juta, sebagaimana nilai sumbangan maksimum yang dicatat dalam form LPSDK-2.

"Tidak akan ada uang curian yang masuk ke dalam kotak amal," ucap Edo.