TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tender Kasur rumah dinas Anggota DPR RI senilai Rp12 miliar lebih yang dinilai pemborosan bisa dibatalkal asalkan DPR serius menolak hal ini.

"Kita sangat sayangkan, ini tetap dilanjutkan ditengah kondisi rakyat yang sedang susah," kata Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Selasa (29/9/2015).

Menurutnya, walaupun sudah melakukan tender bukan berarti tidak bisa dibatalkan dalam proses pembahasan RAPBN nanti.

"Tender itu bisa jadi jebakan untuk menghindari pembatalan tersebut. Nah kita akan lihat sejauh mana DPR memperlihatkan komitmen sesuai dengan pernyataan penolakan selama ini," katanya.

Dia menilai tidak ada keseriusan dari angggota DPR untuk lebih berhemat.

"Saya kira memang sulit dibatalkan karena anggota DPR sendiri tidak serius melakukan penolakan. Banyak Fraksi yang nampak menolak tapi saat proses pembahasan di DPR tak mengambil sikapi tegas," katanya.

Dengan ini, lanjutnya, rakyat bisa melihat prilaku anggota DPR sesungguhnya.

"Ini wajah sesungguhnya DPR kita. Ada yang seolah-olah pro rakyat di media tetapi melempem di dalam rapat pengambilan keputusan di DPR," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa banyak anggota DPR justru tidak menempati rumah dinasnya.

"Dengan demikian sebenarnya penggantian kasur tidak semuanya diperlukan, hanya pemborosan anggaran saja," katanya.

Dia menyayangkan peran Sekjen DPR yang kerap menggerus citra DPR. "Sebagai kuasa pengguna anggaran Sekjen DPR kadang tak mampu dikontrol oleh DPR," katanya.

DPR yang nampak galak, lanjutnya, ini selalu tak berdaya menghadapi permainan Sekjen. "Ini tentu membuat kita menduga ada relasi transaksional yang membuat fungsi kontrol DPR tak berdaya menghadapi Sekjen," katanya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi merasa kecewa, setelah mengetahui proyek pengadaan kasur baru sebesar Rp 12,45 miliar untuk para anggota DPR terus dijalankan. Banyak sudah proyek-proyek di DPR menjadi polemik di masyarakat yang terkesan bermewah-mewahan.

"DPR itu selalu keras kepala, dan ngotot untuk belanja uang pajak rakyat. Sudah dibilangi, untuk dibatalkan kasur karena tidak adanya penting buat DPR," kata Uchok.Prilaku ini, katanya, akan membuat rakyat atau publik tambah marah kepada DPR.