TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengapresiasi pemerintah Kota Tual menyelenggarakan Expose dan Expo Pembangunan Kota Tual Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hari ini, Selasa (29/9/2015).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi pemerintah Kota Tual yang telah menjadikan pembangunan desa sebagai fokus utama pembangunan daerah.

Yang berarti, memiliki visi dan program yang selaras dengan Kementerian Desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran sertabagian dari upaya mewujudkan Indonesia dari pinggiran, dan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.

"Pembangunan inklusif harus dipahami pertama sebagai proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan, kedua pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat,” ujar Menteri Marwan dalam sambutannya dalam Pembukaan Expose Pembangunan Kota Tual.

Menurut Menteri Marwan, pembangunan inklusif juga bisa mendorong pertumbuhan yang memiliki basis luas dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan.

"Tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Ada tiga komponen utama dalam pembangunan yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat, yaitu; kecukupan, jati diri serta kebebasan," imbuhnya.

Menteri Marwan mengaku telah memperoleh informasi, Pemerintah Kota Tual sudah memulai pembangunan ekonomi desa dengan melatih aparatur pemerintah kota, aparatur Pemerintah Desa dan melatih tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan agar dapat mempercepat pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peningkatan kapasitas SDM perdesaan, kata Marwan, merupakan motor untuk mewujudkan desa madani yang produktif dan dinamis.

"Pemerintah Kota Tual melalui Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR) telah memadukan upaya revitalisasi pembangunan desa dengan penignkatan SDM perdesaan, menumbuhkan kewirausahaan masyarakat desa, membangun produk unggulan desa dan membangun kelembagaan ekonomi yang mengakar di masyaraakat," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kota Tual di masa lalu pernah menjadi bagian dan Ibu Kota dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, kota ini pun mandiri menjadi kotamadya.

Sejak saat itu, Kota dengan 5 kecamatan, 3 kelurahan, 27 desadan 11 dusun menggeliat memacu diri untuk terus berkembang.

Kota yang disebut sebagai kota kepulauan karena wilayah daratan yang terdiri atas 66 buah pulau-pulau kecil, dengan luas daratan hanya ± 352,29 km² (1,84%), dan lautan ±18.743,55 km² (98,16%) pun menjanjikan sebuah potensi masa depan yang cerah.

Kerjasama antara Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Pemerintah Kota Tual yang mengadakan ekspose dan expo Kota Tual,bertujuan untuk membedah potensi yang ada dan pembangunan yang tengah berlangsung di Kota Tual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.