TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ternyata, pembentukan Pansus Pelindo II disambut dingin-dingin saja. Keinginan anggota DPR dengan aspirasi rakyat ternyata jauh panggang daripada api. Alias tidak nyambung.

Dimana suara DPR, ketika 100 jamaah haji Indonesia tewas dalam tragedi Mina? Adakah minat DPR membentuk Pansus Haji?

"Beranikah DPR memanggil Dubes Arab Saudi? Beranikah DPR mendesak Pemerintah RI untuk memulangkan jenazah jamaah Indonesia?" kata Sya'roni, Sekretaris Jenderal HUMANIKA (Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan) dalam rilisnya, Selasa (6/10/2015).

Sya'roni mengatakan," Atau dimana suara DPR, ketika rupiah terus melemah? Adakah keberanian DPR memanggil Jokowi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah soal rupiah?

Menurutnya, di saat-saat suara DPR dibutuhkan, DPR tidak hadir. DPR sibuk dengan kepentingannya. Entah ada apa di Pelabuhan Tanjung Priok hingga DPR bersemangat membentuk Pansus?

Ternyata 100 nyawa jamaah Indonesia belum bisa menarik minat para anggota DPR untuk membentuk Pansus. Entah apa parameter yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah Pansus?

Dikatakannya, kalau soal Pelindo II, solusinya gampang saja. Pecat saja R.J Lino dan seluruh Pengurus SP JICT. Atau relokasi mereka ke BUMN lain.

"Buanglah jauh-jauh orang-orang yang dianggap sumber kegaduhan di pelabuhan. Baktikan mereka di tempat yang baru," ujarnya.

Jadi DPR tidak perlu repot-repot membentuk Pansus segala. Apalagi kasus korupsi pelabuhan sudah masuk ranah hukum. Biarkanlah aparat penegak hukum yang menuntaskannya.

Menurutnya, akan lebih baik kalau DPR membentuk Pansus Haji atau Pansus Rupiah. Itu lebih menyentuh kepentingan rakyat daripada Pansus Pelindo II yang terkesan sarat dengan perebutan kekuasaan di pelabuhan dan sarat dengan aroma persaingan bisnis.

"Mudah-mudahan segera ada solusi untuk mengatasi problem kebangsaan yang kian hari kian menumpuk," katanya.