Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan jika benar Panitia Khusus Pelindo II benar-benar digulirkan anggota dewan. 

"Munculnya Pansus Pelindo II akan menjadi pertarungan politik berat antara eksekutif versus legislatif," ujar juru bicara Demokrat, Kastorius Sinaga, kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Kastorius menambahkan, bila pansus menemukan keganjilan dan kasus ini berkaitan secara politik, bukan tidak mungkin bermuara pada bergulirnya hak interpelasi.

"Ada aroma politik di balik kasus tersebut yang bisa mengancam stabilitas pemerintahan Jokowi-JK," beber dia.

Pansus Pelindo II yang resmi dibentuk dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 melibatkan perwakilan anggota fraksi di Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi IX dan Komisi XI.

Inisiator Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu, berharap Pansus Pelindo II konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena jika tak dikawal ditakutkan dapat 'masuk angin' di tengah jalan.

"Kita kawal sama-sama pansus ini, biar enggak masuk angin. Agar Pansus juga dapat menjalankan tugas dengan baik," kata Masinton kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan peran Komisi III dalam Pansus Pelindo II fokus pada penegakan hukum, sementara Komisi VI akan menyoroti perpanjangan kontrak JICT.

Sedangkan Komisi IX berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan Komisi XI berhubungan dengan keuangan. "Pansus ini mendorong untuk menciptakan tata kelola perusahaan BUMN yang benar," beber Masinton.