Rizal Ramli: Pejabat Mudah Dilobi, Harusnya Tak Ada di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli kembali mengungkit soal Menteri ESDM Sudirman Said dan PT Freeport Indonesia.

Menurut Rizal, saat ini masih ada pejabat yang mudah dilobi terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dia pun mengaku tak setuju dengan langkah pejabat yang masih memiliki paradigma lama dalam menyetujui kontrak karya di era pemerintahan saat ini.

"Setiap perpanjangan kontrak itu, terjadi KKN. Pejabat yang masih pakai paradigma lama harusnya tidak ada lagi di zaman presiden Jokowi," kata Rizal Ramli, Rabu (14/10/2015).

Salah satu yang menjadi perhatian Rizal yakni terkait royalti baik tembaga, perak, dan emas yang hanya sebesar satu persen dibayarkan oleh PT Freeport.

Seharusnya, pejabat Indonesia bisa memikirkan keuntungan sumber daya alam untuk rakyat. Sehingga, bila kontrak dengan Freeport diperpanjang, Indonesia harus punya posisi tawar tinggi. Setidaknya royalti tersebut bisa mencapai 6-7 persen.

"Kalau awal Orba (Orde Baru) enggak apa-apa satu persen karena mungkin belum banyak investor yang mau masuk, dan Indonesia belum siap. Maaf lagi, pejabatnya mudah disogok sehingga terjadi perpanjangan kontrak yang term-nya tidak berubah sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya, saat Rizal mendatangi KPK guna melaporkan LHKPN, dirinya sempat menyinggung kekecewaannya terhadap‎ menteri ESDM Sudirman Said. Kecurigaan Rizal terhadap Sudirman karena langkahnya yang tetap ngotot memperpanjang kontak karya PT Freeport Indonesia. Padahal menurut Rizal, harusnya menteri Sudirman mengedepankan kepentingan negara dan rakyat Indonesia‎ .