TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat Polda Metro Jaya mengamankan aksi unjuk rasa (unras) di sejumlah titik ibu kota Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Unjuk rasa itu terkait evaluasi kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 1 tahun.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, mengatakan aparat kepolisian melakukan pengamanan karena mendapat informasi ada aksi unras.

Pengamanan dilakukan sesuai prosedur tetap (protap). Tidak dilakukan pengamanan ekstra ketat. Sebab, dia optimistis, unras berjalan damai tanpa ada tindakan anarkisme dari massa.

"Kami mendengar ada beberapa kelompok yang mengkritik. Saya kira enggak apa-apa sebagai masukan. Kami mendengar dan pelajari tidak ada aksi anarkis. Besok ini mudah-mudahan mereka menyampaikan aksi seperti biasa,"‎ tutur Tito di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/10/2015).

Sementara itu, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Martuani Sormin mengaku telah menyiapkan pasukan untuk mengamankan aksi unras tersebut.
Pengamanan dilakukan di tiga tempat berbeda, yaitu di Istana Negara, Bundaran Patung Kuda di Silang Monumen Nasional (Monas) dan di depan Gedung DPR-MPR RI.

Dia memprediksi massa yang akan melakukan aksi unras sekitar 800 sampai 1.000 orang. Aksi tersebut akan berlangsung mulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga sore hari.

"Kami menempatkan setiap obyek ada 300 personil. Kendaraan taktis pasti ada, itu sudah sesuai protap. Apalagi di depan Istana," tambahnya.

Setahun masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dirasa belum bisa membawa perubahan. Organisasi lintas daerah dan komunitas akan menggelar aksi di Istana Negara dan DPR RI, Selasa (20/10) besok.

Ketua IMM, Beni Parmula mengatakan aksi besar besaran ini akan diikuti oleh IMM, GPII, Himmah Alwashliyah, dan Himmah Persis. Selain itu, aksi ini juga didukung oleh Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI), digagas oleh PMKRI, LMND dan IMM. Lingkar Studi Ciputat (LSC), digagas oleh lintas generasi alumni UIN Ciputat, Aliansi Indonesia Bersatu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat, Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional dan lain-lain.

"20 oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh dibeberapa titik aksi, diantaranya istana dan di DPR RI," ujar Benni, Minggu (18/10).

Dalam aksi ini para massa aksi akan menuntut beberapa hal yang dirasa menjadi rapot merah bagi Jokowi. Beberapa tuntutan tersebut antara lain, Bangun kedaulatan ekonomi bangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat. Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah secepatnya menangani asap di Sumatera dan Kalimantan.