TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besok, Selasa (20/10/2015), pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun. Kembali pada satu tahun yang lalu, kita pasti ingat bagaimana kedua pasangan ini diarak menuju ke Istana. Sebuah arak-arakan penuh harapan.

Namun, harapan yang berlimpah itu hingga kini belum mampu dibayar secara sepadan oleh pasangan Jokowi-Kalla.

Kita masih merasakan bagaimana masyarakat yang masih terbelah, juga situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman koordinasi Jokowi-JK.

Untuk mengetahui apa yang dirasakan masyarakat umum, pelaku usaha, pimpinan partai, dan juga para politisi umumnya, harian Kompas telah menggelar survei opini publik dan juga wawancara dengan berbagai pihak.

Hasil liputan satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla ini dipublikasikan di harian Kompas mulai Senin (19/10/2015) hari ini hingga Rabu (21/10/2015), termasuk juga wawancara khusus dengan dwitunggal Jokowi-Kalla.

Apa sebenarnya yang ada di pikiran Jokowi dan Kalla dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Kabinet Kerja?

Untuk keperluan tersebut, Pemimpin Redaksi harian Kompas, Budiman Tanuredjo, telah mewawancarai Presiden Joko Widodo, sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy telah mewawancarai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hasil wawancara tersebut akan dimuat di harian Kompas, Selasa, besok dan juga ditayangkan di Kompas TV secara bertahap mulai Selasa malam.

Kepada Budiman Tanuredjo, Jokowi menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari resistensi para pihak terkait perubahan orientasi sektor ekonomi, kebakaran lahan dan hutan, izin konsesi di atas lahan gambut, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, revisi UU KPK, dan deregulasi kebijakan ekonomi.

Misalnya, saat Budiman bertanya, mengapa Freeport tak diambil alih saja oleh pemerintah dan apakah kita punya kemampuan, Jokowi menjawab, "Saya mau bicara apa adanya. Freeport ini tambang besar. Perlu keahlian-keahlian khusus. Hal teknis ini sudah kita miliki."

Jokowi juga ditanya soal polemik usulan revisi UU KPK serta upaya pelemahan KPK. Sebenarnya, pemerintah ataukah DPR yang mengusulkan revisi UU KPK? Dengan gamblang, Jokowi menjawab pertanyaan tersebut.

Kalla juga blakblakan soal berbagai hal, mulai dari soal perlambatan ekonomi hingga kegaduhan yang terjadi di internal kabinet. Bukan Kalla jika tak ekspresif menjawab pertanyaan. Kepada Ninuk Mardiana Pambudy, Kalla mengakui soal gesekan-gesekan dan ketidakkompakan di kabinet.

"Ada silang pendapat yang berbeda antara menteri, misal menteri koordinator dengan menteri lain itu terjadi, kadang juga dengan saya, kadang diungkapkan dengan pandangan yang terlalu terbuka," kata Kalla. "Curhat" Kalla ini disampaikan gamblang dan secara lengkap akan dimuat di Kompas cetak Selasa besok.

Publik yang terbelah