TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus pidana delapan tahun penjara kepada mantan Ketua DPRD Bangkalan Madura Fuad Amin Imron 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider kurungan 6 bulan.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntunan dari Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang menuntut Fuad Amin Imron kurungan 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider 11 bulan kurungan.

Fuad Amin disebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan pidana terhadap tedakwa Haji Fuad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebanyak Rp1 miliar, jika denda itu tak bisa dibayar maka diganti degan kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M Muchlis membacakan vonis Fuad Amin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2015).

Bekas Bupati Bangkalan itu juga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Jaksa KPK.

Selain itu, Fuad Amin dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Terdakwa Haji Fuad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaiaman dalam dakwan kesatu primer, dan tindak pidana pencucian uang sebagaiaman dalam dakwaan kedua dan ketiga," kata Hakim Muchlis.

Dalam menjatuhkan vonis ini, Majelis mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.

Untuk yang memberatkan, terdakwa dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan itu dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Untuk yang meringankan, suadara belum pernah dihukum, masih punya tanggungan, berlaku sopan selama persidangan, dan saudara sudah berumur dan sakit-sakitan," katanya.