Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program bela negara dinilai masih kabur dan tidak fokus baik dari sisi sasaran yang ingin dicapai maupun dari konten program yang hendak dilakukan.

Menurut juru bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga, hal itu diakibatkan kurangnya kerangka aturan pelaksanaan guna menerjemahkan secara detail dan terukur mandat pasal bela negara di UUD 1945.

"Kalau kita merujuk ke UU Pertahanan, disana jelas konsep bela negara mencakup PKN (Pendidikan Kewarga Negaraan), Latihan Dasar Militer, Pengembangan tanggung-jawab profesi," jelas Kastorius kepada Tribunnews, Kamis (22/10/2015).

Sekarang, mana yang akan disasar oleh program bela negara? Khususnya dalam kaitan dengan perkembangan dinamis domestik dan global berikut ancaman di dalamnya.

Konten PKN, misalnya, sudah terakomodasi dalam kurikulum sistem pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi.

"Bila ini dimasukkan ke program Bela Negara, misalnya, kan jadi pengulangan dan pemborosan," ujarnya.

Juga tentang latihan militer. Hal ini adalah wajib bagi mereka yang berdinas di TNI atau di Polri.

"Bila konten ini diutamakan di program Bela Negara, publik khawatir akan adanya hidden agenda yaitu militerisasi kaum sipil," tegasnya.

"Dan ini berbahaya karena memang akan rawan disalahgunakan seperti trauma gerakan PAM Wakarsa tahun 1998 yang lalu," tambah dosen Sosiologi Universitas Indonesia (UI) ini.

Artinya, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab tuntas menyangkut konten, sasaran, metode dan pengorganisasian pascalatihan bela negara.

Demikian juga dengan anggaran yang akan dipakai, publik belum mendengar pembahasan detailnya dengan DPR sehingga akuntabilitas dan efektifitas anggaran dapat terjamin.

Sebenarnya, menurut dia, selama ini program-program bela negara telah dilakukan baik oleh Kemenhan maupun instansi lainnya. Bahkan oleh MPR, melalui program pilar kebangsaannya.

Demikian juga untuk penggalangan profesi untuk tujuan bela negara, seperti wajib kerja nyata bagi dokter di pedesaan. Cukup memperluas cakupan profesi agar terkoneksi dengan kepentingan yang dirasa negara saat ini.

Jadi penyelenggaraan program Bela Negara yang hendak dilakukan oleh Kemenhan itu menjadi kabur dilihat dari persiapan materi dan hubungannya dengan program-program yang telah ada baik yang dilakukan lewat sekolah, ormas, LSM, pusdiklat, PT, lembaga keagamaan dan sebagainya.

"Dibanding sekadar penataran di kelas, jauh lebih baik bila anggaran puluhan triliun program Bela Negara yang direncanakan diperuntukkan untuk program pemberantasan kemiskinan, program deradikalisasi, pengentasan penyakit menular berbahaya atau program fisik padat karya di pedesaan," tandasnya.

Meski masih menuai banyak tanda tanya, pemerintah memastikan meluncurkan program Bela Negara, Kamis, 22 Oktober 2015. Rencana ini mundur dari rencana semula, 19 Oktober 2015.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu sebelum mengikuti rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10/2015).

"Tanggal 22 (Oktober 2015)," kata Ryamizard.