‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka kasus suap. Dewi merupakan anggota Komisi VII DPR asal Hanura.

Lalu apakah Dewie akan dipecat Hanura karena tertangkap tangan KPK?

"Secara formal, belum. Secara substantial, sudah dipecat. Sudah ada di pakta integritas, kalau melanggar hukum, siap untuk dikenakan sanksi pemecatan sesuai aturan," kata Sekjen Hanura Berliana Kartakusuma ketika dikonfirmasi, Kamis (22/10/2015).

Berliana mengatakan pakta integritas itu ditandatangani oleh kader Hanura.

Mengacu pada pakta integritas tersebut maka Dewi sudah dijatuhi sanksi.

Berliana mengakui Dewie merupakan Ketua DPP Hanura. Nantinya, posisi Dewie di DPP akan digantikan kader lainnya.

Hanura juga akan melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Dewie sesuai dengan undang-undang.

Partai akan mengajukan pengannti dari daerah pemilihan yang sama.

"Perolehan suara kedua terbesar. Kita lihat dulu (namanya)," tutur Berliana.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka suap pembahasan anggaran pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai Papua tahun anggaran 2016.

Dewie Yasin terbukti menerima suap sebesar 177.700 Dolar Singapura dari pengusaha berinisial Septyadi dan Hari alias Har.

Selain Dewie, KPK juga menetapkan Rinelda Bandaso (perantara) dan Bambang Wahyu Hadi (staf Dewie) sebagai tersangka sebagai penerima.

"Diduga sebagai penerima adalah DYL kemudian RB dan BWH," kata Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarat, Rabu (21/10/2015).