Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -   Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi tata ruang di wilayah perkotaan.

Menurutnya, selama ini pembangunan dan tata ruang perkotaan di Indonesia dinilai belum ramah lingkungan dan ramah huni.

Dorongan untuk mengevalusi tata ruang tersebut didasari karena tidak adanya perencanaan pembangunan wilayah kota yang jelas dan terencana.

Menurutnya, tidak ada rencana pembangunan perkotaan di Indonesia yang diprediksi untuk jangka waktu lima sampai sepuluh tahun, serta prediksi pertambahan jumlah penduduk.

"Sehingga kota hanya didesain untuk memenuhi berbagai fasilitas, tapi tidak dibangun dengan perencanaan," kata Ferry saat kuliah umum Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Perkotaan, di Universitas Trisaksi, Kamis (22/10/2015).

Ferry mengatakan, hampir seluruh perkotaan di Indonesia memiliki ciri khas yang sama, dimana pembangunan fisik menjadi prioritas. Terkadang kerap mengabaikan faktor lingkungan dan mobilisasi masyarakat.

Kota-kota tidak pernah memberikan ruang untuk mobilisasi yang nyaman bagi penduduk. Sehingga terkesan untuk menjadi orang kota harus menjadi orang kaya.

"Itu karakteristik pembangunan kota selama ini, padahal hak atas tanah itu seharusnya bukan eksklusifitas," katanya.

Dikatakan Ferry, evaluasi tata kota harus juga beriringan dengan pengawasan pembangunan yang ketat.

Menurutnya, ada kewenangan yang diberikan kepada petugas di daerah untuk mengawasi pembangunan. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran maka pembangunan dapat segera dihentikan.

"Misalnya hotel atau mall dibangun di daerah pemukiman, nah itu bisa langsung dihentikan. Kewenangan itu perlu. Nantinya aturan itu ada di revisi undang-undang (penataan ruang) dan peraturan menteri," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan, nantinya dari revisi undang-undang penataan ruang tersebut terjadi kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait tata ruang.

"Jadi ada satu sikap dan pandangan dari revisi itu," katanya.