TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua lembaga pers mahasiswa Lentera, Bima Satria Putra, tak pernah membayangkan harus diperiksa oleh kepolisian dari Polres Kota Salatiga selama lima jam untuk produk jurnalistik dirinya dan kawan-kawan pers mahasiswa yang berjudul "Salatiga Kota Merah".

Hal yang sangat tiba-tiba tersebut, mempunyai efek psikologis bagi timnya hingga saat ini.

"Kami diperiksa pada Minggu (19/10) pagi. Sampai sekarang, kami masih bingung mau ngapain lagi," ujar pria berumur 19 tahun tersebut di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Menurutnya, keadaan pengurus lembaganya masih dalam trauma karena baru pertama kali merasakan trauma dan belum menentukan arah tabloid tersebut ke depannya.

Selain itu, rasa takut juga masih menghinggapi dirinya, terlihat dari keengganan pemilik rambut gondrong tersebut untuk memegang majalah hasil karya jurnalistiknya di depan awak media saat diminta berfoto. "Jangan saya lah. Masnya saja, kalau perlu langsung masukin tas," ucapnya.

Bima merasa tidak ada keanehan yang terjadi setelah seminggu dari majalah tersebut terbit pada (9/10) lalu. Sampai pada Jumat (17/10) malam, dirinya menceritakan bahwa pemkot bersama dengan polres dan kodim telah melakukan rembug untuk menarik peredaran tabloid lentera yang dijual di empat titik di Kota Salatiga itu.

Pada Sabtu (18/10) pagi pukul 08.00WIB, dia dan rekan lainnya sebagai pengurus lembaga pers mahasiswa Fiskom USKW dipanggil pihak dekanat dan rektorat universitas dan meminta lembaga pers tersebut untuk menarik kembali produknya dari peredaran, serta mengembalikan ganti rugi kepada pihak yang telah membeli.

Bukan hanya rektorat, pihak kepolisian juga memanggil Bima beserta sejumlah pengurus dan memaksa mereka untuk segera mencabut majalah tersebut. Setelah lima jam diperiksa tanpa didampingi pihak kampus dan juga pengacara, Bima akhirnya menyepakati untuk menarik kembali majalah Lentera dari peredaran.

Namun, ketika hendak mengambil kembali sisa majalah tersebut yang masih ada di agen, dia sudah tidak dapat menemui majalah edisi ketiga dari LPM Fiskom UKSW tersebut. Pasalnya, pihak kepolisian telah menariknya terlebih dahulu.

"Mereka bilang kami lamban dan tidak ada niat baik, makanya mereka ambil duluan. Padahal kami sudah berangkat pagi sekali untuk mengambil sisanya," tuturnya.

Aksi Dukungan

Bima menceritakan bahwa dia sudah menduga akan ada pro dan kontra saat majalah tersebut terbit. Meski dia yakin bahwa seluruh data yang sudah dikumpulkan selama tiga bulan tersebut sudah sesuai dengan kegiatan jurnalistik. "Pro dan kontra aku yakin ada. Tapi enggak sampai dibredel begini," akunya.

Namun, Kabid Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Iman Nugroho menyarankan agar pengurus Lentera untuk menggugat balik yang melakukan pembredalan tersebut dan tidak perlu takut atas tekanan yang diterima. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka AJI dan lembaga pers lainnya yang akan membantu.

"Kalau Lentera takut, biar AJI, PPMI dan lembaga pers lain yang menuntut Pemkot Salatiga. Kalau perlu sama kapolresnya sekalian," tegasnya.

Selain AJI, beberapa lembaga pers mahasiswa yang hadir di kawasan Kuningan, Jakarta tersebut, juga memberikan dukungan moril terhadap pengurus Lentera.

Abdul misalnya, dirinya yang saat ini menjadi ketua umum di lembaga pers mahasiswa salah satu kampus swasta terkenal mengatakan bahwa Lentera harus jalan terus dan tidak boleh berhenti karena kasus tersebut.

"Kami siap bantu jika Lentera punya kendala. Kami akan kirim tim dari Jakarta untuk membantu," kata Abdul.

Aksi simpati tidak berhenti sampai disitu. Salah seorang jurnalis internasional yang ikut dalam acara tersebut mengatakan bahwa ada seorang seniman patung berencana untuk membuat karya seni tentang pembredelan majalah Lentera.