TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai upaya transparansi keuangan partai dengan membentuk rekening partai seperti dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat bagus. Menurut dia, langkah PDIP itu perlu apresiasi karena berarti sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu ini bagus, selaku partai pengusung Jokowi. Jadi sebelum pemerintah ngomong tentang sebuah transparansi, PDIP mencoba untuk melakukan inovasi transparasi dalam pengelolaan keuangannya," kata Yenny Sucipto, Minggu (25/10/2015).

Menurutnya, kalau bisa, PDIP membeberkan pihak-pihak yang memberikan sumbangan atau transaksi dari pihak ketiga. Bahkan kalau bisa sampai persoalan tata kelola keuangan partai.

"Itu kan bentuk keinginan PDIP untuk transparansi dalam akuntabilitas. Ini pastinya akan mendapatkan respon bagus dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada PDIP. Karena image publik melihat parpol kan jelek. Dengan cara seperti ini, PDIP perlu diapresiasi," ujarnya.

Soal kemudian ada yang menilai bahwa upaya transparansi PDIP itu dianggap sebagai pencitraan politik, dia menilai PDIP tidak perlu risau karena kalaupun itu pencitraan tetapi jelas sangat positif.

"Saya pikir dilakukannya transparansi ini adalah untuk melakukan pencitraan, dan itu biasa di tiap parpol. Tapi pencitraannya pengaruh positif atau negatif. Kalau sudah terbangun citra dirinya dan terbukti positif, maka dengan mudah akan bisa meraih kantong konstituen," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menilai apapun langkah PDIP tersebut sebagai inovasi perbaikan sistem tata kelola. Karenanya, itu hal positif dan jelas perlu diapresiasi.

"Tapi yang tadi catatannya, tidak hanya lips service PDIP saja di dalam mendorong tata kelola. Tetapi dibarengi dengan aksinya, misal masyarakat sipil bisa melakukan akses keuangan di PDIP jika ingin melihat dokumen pengelolaan keuangannya," jelasnya.

Jika itu terealisasi, kata dia, maka apa yang dilakukan PDIP sama dengan bentuk pembiayaan yang on budget. Apalagi, parpol diberi fasilitas uang negara untuk melakukan kaderisasi terhadap semua sumber daya manusia di parpol.

"Sejauh ini kita tak pernah tahu, sejauh apa bentuk kaderisasi. Paling tidak ada duit ada kinerja dan peningkatan kapasitas. Akhirnya pengelolaan keuangan dari APBN hanya formalitas. Akuntabilitas perlu diinformasi," tukasnya.