TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan beberapa langkah tegas yang telah dilakukan pemerintahan saat ini selama satu tahun.

Salah satunya terkait upaya pencegahan illegal fishing dengan cara menenggelamkan sebanyak 113 kapal yang melakukan illegal fishing.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu serta berdialog dengan ribuan WNI yang berada di Amerika, Minggu (25/10/2015) lalu.

Pernyataan Jokowi di AS ini dinilai Anggota Komisi IV, Sulaeman L Hamzah sebagai pernyataan yang membangun kebanggaan bangsa Indonesia di AS.

Menurutnya, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selama ini adalah dalam upaya mencari pola yang tepat untuk menangani persoalan bangsa. Persoalan illegal fishing yang sekian lama menjadi momok dan borok disikapi dengan tegas oleh Presiden.

"Kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan illegal fishing dengan upaya tersebut, saya kira itu merupakan suatu langkah yang (sudah) tepat dan sepatutnya kita harus memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut," ungkapnya saat ditemui di ruang kerja, lt. 22, Gedung Nusantara I, Selasa (27/10/2015).

Dia menerangkan dengan kebijakan tersebut telah memberikan efek jera serta menekan volume kapal-kapal illegal yang hendak mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dia meyakini hal ini akan berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Sulaiman menjelaskan seiring semakin minimnya kehadiran kapal ilegal tersebut, peluang hasil tangkapan nelayan Indonesia juga akan semakin membesar.

"Sehingga nelayan kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengarungi laut untuk mencari ikan, dengan jarak yang dekat saja, mereka sudah bisa dapat (tangkapan) ikan," terang legislator dari Papua ini.

Terkait dengan hal tersebut, pekerjaan rumah selanjutnya adalah pembangunan beberapa cold stroge (gudang pendinginan). Karena hal itu sangat dibutuhkan oleh para nelayan yang jauh dari sentra-sentra produksi ikan.

"Ini diperlukan oleh mereka, sedangkan jaraknya agak jauh dan ikan ini harus cepat diantar ke pasar (pelelangan) sehingga tangkapan ini masih dalam kondisi fresh," tambahnya.

Politisi NasDem ini berharap langkah tersebut juga diikuti dengan penyempurnaan aturan-aturan yang menunjang keberadaan nelayan Indonesia.

Dia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP perlu juga meningkatkan kualitas penggunaan alat tangkap serta sentra ikan bagi nelayan-nelayan di wilayah timur Indonesia.