TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia berbeda dengan Korea Selatan (Korsel) terkait korupsi.

Jika Korea Selatan menempatkannya sebagai musuh bersama, Indonesia justru sebaliknya.

Makanya, jangan heran jika Indonesia usaha untuk memperlamah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah surut.

Terbaru adalah mengenai revisi Undang-Undang KPK.

"Problem bangsa ini selalu sama bahwa korupsi tidak pernah jadi musuh bersama. Berbeda ketika Korsel membangun peradaban. Ketika pemerintah punya political will dan korupsi jadi musuh bersama, maka Korsel jadi makmur. Korsel membangun peradaban ketika sadar korupsi menajadi musuh bersama. Di Indonesia tidak," kata Rohaniawan Benny Susetyo di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Menurut Benny, sebenarnya sejak orde lama, Indonesia sudah memiliki lembaga atau tim untuk memberantas korupsi. Tetapi, tim tersebut tidak bertahan lama karena akhirnya dihentikan. Pun ketika Soeharto memerintah di Orde Baru, tim serupa juga dibentuk. Akan tetapi, keberadaannya tidak lama karena watak kekuasaan yang koruptif.

Kondisi serupa juga tidak terlepas di era Pemerintahan Jokow Widodo-Jusuf Kalla. Setahun pemerintahan mereka, kini muncullah revisi Undang-Undang KPK.

"Ketika itu terjadi kita kehilangan peradaban. Peradaban bangsa mulai dibangun ketika kita sadar korupsi jadi musuh kita. Kita jangan dulu merevisi KPK. Bukan berarti dikeramatkan," tukas Benny.