Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menyatakan penolakannya terhadap RAPBN 2016. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan alasan penolakan tersebut.

Ia melihat data pendapatan negara pada Oktober ini yang baru mencapai 57,2 persen, maka dapat dipastikan target APBNP 2015 yang sebesar Rp 1.761,64 triliun tidak akan tercapai. Shortfall-nya akan berada diatas Rp 200 triliun. Kekurangan pendapatan ini akan ditutupi dari utang.

Maka, kata Gus, tidak heran utang pemerintah sampai akhir September 2015 telah membengkak menjadi Rp 3.091 triliun dari Rp 2.608,8 triliun pada akhir tahun 2014. Ini berarti dalam 9 bulan pemerintah telah menambah utang sebesar Rp 482,2 triliun.

"Padahal dalam APBNP 2015 pembiayaan utang itu hanya sebesar Rp 279,38 triliun," kata Gus Irawan dalam keterangannya, Jumat (30/10/2015).

Wakil Ketua Komisi XI menjelaskan pendapatan negara kita didominasi pajak serta bea dan cukai. Realisasi pendapatan pajak sampai dengan 26 Oktober 2015 baru mencapai Rp 750 triliun atau 57,96 persen dari target serta pendapatan bea dan cukai sampai dengan 20 Oktober 2015 sebesar Rp 123,48 T atau 63,33 persen.

Dengan demikian pendapatan perpajakan tahun ini diprediksi hanya akan kurang lebih sama dengan tahun lalu, berarti hanya 80-an persen dari target sebesar Rp 1.489,26 triliun.

"Sehingga penetapan target pendapatan perpajakan pada RAPBN 2016 yang lebih tinggi dari APBNP 2015 yakni sebesar Rp 1.546,7 adalah tidak masuk akal," kata Gus Irawan.

Terlebih kondisi makro ekonomi tahun depan yang diprediksi tidak lebih baik dari tahun ini. Dan bila target ini disetujui, maka defisit tahun 2016 akan semakin membengkak.

"Itu sama saja mendorong pemerintah untuk menambah utang yang lebih besar lagi tahun depan. Kami tidak rela mewariskan utang yang begitu besar bagi generasi mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 2.095,7 triliun.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan akan membawa seluruh pernyataan mini akhir fraksi termasuk laporan Banggar ke Paripurna.

Mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk disahkan Rancangan APBN ini sebagai UU APBN 2016 dalam sidang paripurna. Kecuali fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan penolakan.

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menilai hasil pembahasan tersebut memberikan sinyal positif dalam perekonomian 2016 bahwa pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis.