TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menunjukkan bahwa dari sepuluh fraksi di DPR hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak pengesahan rancangan APBN 2016.

Hal yang masih mengganjal adalah soal postur anggaran yang dicanangkan pemerintah. Padahal batas waktu pengesahan harus diketok Jumat (30/10/2015).

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, tarik-menarik kepentingan ini sebenarnya sudah diprediksi sejak awal. Khususnya sejak pemilihan presiden 2014 lalu.

Partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) berada di barisan oposisi, sementara partai-partai pemerintah berada dibarisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Tarik-menarik kepentingan ini sudah kami prediksi sejak pilpres," kata Satrio kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).

Pada pembahasan APBN-P 2015, dua kubu relatif adem, karena masih menyesuaikan program kerja dari pemerintahan sebelumnya. Memasuki tahun 2016, program kerja pemerintahan baru sudah murni realisasi atas janji-janji Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014. Sebab itu dua kubu dengan berbagai pertimbangan masing-masing mengkritisi RAPBN 2016.

Menariknya, dirinya mengamati tarik-menarik kepentingan dua kubu kali ini menjadi bias. Pasalnya setahun pemerintahan Jokowi-JK ada penilaian negatif terhadap kinerja pembantu presiden di Kabinet Kerja.

Lebih lanjut Hendri juga menyinggung instruksi yang dikeluarkan Fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang melarang anggotanya keluar kota pekan lalu. Diduga Hendri karena menyangkut pembahasan RAPBN 2016 yang dikhawatirkan deadlock dan berujung pada pengambilan suara terbanyak atau voting.

"Ini semakin jelas, bahwa ada keinginan-keinginan dari pemerintah yang tidak bisa diakomodir," katanya.

Sementara itu, soal pembahasan RUU Tax Amnesty yang sampai sekarang tidak ada kejelasan apabila dirunut kebelakang berasal dari Komisi XI. Apabila dirunut lagi kelihatan bagaimana penolakan yang disuarakan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Tax Amnesty ini walaupun kelihatannya diusung KMP, padahal itu sebenarnya Komisi XI. Dan di Komisi XI itu paling yang kenceng menolak itu PDIP. RAPBN 2016 ini tarik-menariknya juga ke infrastruktur, PMN. Ini ujian pertama pemerintahan Jokowi di politik anggaran," katanya.