Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Pansus Pelindo Ingin Mendiskreditkan Menteri BUMN

Proses politik yang terjadi di DPR dengan membentuk Pansus Pelindo diharapkan tidak mengebiri proses hukum.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pengamat: Pansus Pelindo Ingin Mendiskreditkan Menteri BUMN
TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN
Suasana sidang kasus Pelindo II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). Pansus diduga sengaja dibentuk untuk diskreditkan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Firman Manan mengkhawatirkan Pansus Pelindo II DPR menjadi tumpang-tindih karena proses hukum masih sedang berlangsung.

Proses politik yang terjadi di DPR dengan membentuk Pansus Pelindo diharapkan tidak mengebiri proses hukum.

"Pansus sudah bekerja dan suka atau tidak proses politiklah yang terjadi. Yang perlu diawasi publik adalah jangan sampai proses politik menafikan proses hukum yang sedang berlangsung dan mendiskreditkan seseorang," ujar Firman Manan, Sabtu (31/10/2015).

Firman mensinyalir, Pansus Pelindo akan menjadi "bola liar" dari proses politik di DPR.

Pasalnya, ungkap dia, Pansus tidak lagi murni untuk menyelidiki kasus di Pelindo II namun diarahkan untuk mendiskreditkan seseorang seperti Menteri BUMN Rini Sumarno yang merupakan atasan RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II.

“Pansus sangat rentan di intervensi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Rini Soemarno segera meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Hal ini terlihat saat pansus berlangsung kurang fokus mengungkap permasalahan pokok yang terjadi di Pelindo II,” ujarnya.

Firman juga menyayangkan kinerja DPR saat ini. Di tengah banyaknya permasalahan bangsa, DPR malah lebih fokus membentuk pansus-pansus. Sementara tugas legislasi cenderung terabaikan.

Berita Rekomendasi

Padahal, kata Firman, masalah asap dan ekonomi merupakan hal yang lebih penting mendapat fungsi pengawasan DPR saat ini.

Sedangkan Pansus Pelindo merupakan bagian terkecil dari salah satu badan usaha milik negara.

"Sudah mulai kelihatan kemana arah dari Pansus itu. Saya tak begitu yakin Pansus itu bisa bebas dari kepentingan politik. Kasus Pelindo hanya menjadi "antara" untuk mendiskreditkan seseorang," pungkasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas