TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian belum bisa menjerat pelaku penyebar fitnah foto Presiden Joko Widodo bersama Suku Anak Dalam di media sosial karena belum mendapat laporan dari pihak yang dirugikan.

Namun, pengusutan akan tetap dilakukan untuk kepentingan intelijen.

"Kalau tidak ditempuh dengan hukum, akan dijadikan data intelijen," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan di Kompleks Mabes Polri, Senin (2/11/2015).

Penyelidikan ini, kata Anton, berbeda dengan penyelidikan sebuah perkara tindak pidana biasa. Perbedaannya, penyelidikan ini dilakukan secara tertutup.

Pada prinsipnya, aparat penegak hukum tidak bisa diam saja melihat simbol negara diperlakukan tidak pantas.

Namun, karena hal ini masuk kategori delik aduan, polisi menghormati hak pihak yang merasa dirugikan, apakah mau melapor atau tidak.

Yang jelas, Anton menyayangkan penyebaran fitnah melalui media sosial tersebut. Menurut dia, tak pantas jika Presiden sebagai simbol negara diperlakukan seperti itu.

"Kita harus tahu bahwa Presiden itu simbol negara. Apa bangsa kita senang menjatuhkan simbol-simbol negara? Biasanya orang yang menjatuhkan simbol negara, bisa jadi, nantinya menjatuhkan negara juga. Ini yang harus diwaspadai," ujar dia.

Foto pertemuan Jokowi dan warga Suku Anak Dalam itu menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Foto yang diunggah di media sosial atau medsos itu menunjukkan dua peristiwa, yakni ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang hanya mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah menunjukkan bahwa Jokowi berbincang dengan orang yang sama.(Fabian Januarius Kuwado)