TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pembangunan megaproyek DPR senilai Rp 740 miliar, masuk dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Rencananya pada tahap awal, DPR akan membangun gedung baru serta alun-alun demokrasi.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengaku belum mengetahui rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebab, belum ada pemenang sayembara desain proyek tersebut. "Lagi dikembalikan ke timnya untuk dinilai lagi. Nanti seperti apa kita liat dengan PU dan DKI," kata perempuan yang akrab dipanggil Win itu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Namun secara pribadi, Win mengaku menginginkan adanya renovasi ruangan baru anggota dewan. Sebab, ruangan yang digunakan anggota DPR saat ini berukuran 18 meter untuk 8 orang. Padahal dalam UU MD3 dijelaskan ruangan anggota memiliki luas 117 meter. Dimana setiap penambahan staf terdapat tambahan 2 meter.

"Jadi menurut saya pribadi ruang kerja. Itu juga sudah kena gempa dua kali. Ada yang retak disuntik sama PU.Tapi saya takut disuntik gitu. Saya tanggung jawab sekali sama keselamatan dan keamanan anggota dewan yang bertugas disana," imbuhnya.

Kesekjenan DPR, kata Win, juga belum mengetahui lokasi pembangunan gedung baru. Sedangkan untuk gedung yang ada saat ini akan direnovasi. Ia mengingatkan ruang kerja anggota dewan semakin sempit dengan adanya dokumen yang tersimpan.

"Dulu dibangun untuk 800 orang. Waktu itu stafnya 1 PNS layani 2 anggota. Tapi sekarang mobilitas 4.000 orang. Saya sebagai penanggungjawab itu mengkhawatirkan," katanya.

Win juga menuturkan pihaknya belum menunjuk kontraktor untuk pembangunan gedung. Sebab, kesekjenan menunggu pemenang sayembara. Pembangunan itu juga nantinya akan diawasi KPK, BPKP dan BPK. "Diawasi seluruh prosesnya," imbuhnya.