TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham membantah kabar partainya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan berniat bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK dalam gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ia pun mempertegasnya, sampai saat ini plat nomor mobilnya belum berganti menjadi B X KIH.

"Wah ini berita baru. Lah, mobil saya aja masih B 2 KMP," kata Idrus di kantor DPP PG, Slipi, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Pantauan Tribun, Idrus untuk kali pertama kembali berkantor di DPP PG pada hari ini atau setahun setelah ada dualisme kepengurusan PG.

Selain mengenakan seragam kebanggaan PG berwarna kuning dan berlogo Pohon Beringin, kedatangan Idrus ini juga menumpangi mobil kebanggaannya, yakni Lexus hitam berplat nomor B 2 KMP. Menurutnya, nomor plat tersebut menunjukkan dirinya sebagai Koordinator Pelaksana KMP.

Idrus mengaku terkejut dengan adanya kabar PG pimpinan Ical keluar dari KMP. Lebih mengejutkan lantaran kabar keluarnya PG dari KMP itu justru disampaikan oleh Ical sendiri selaku nahkoda PG hasil Munas Bali.

Idrus mengaku tak tahu siapa oknum yang menyebarkan kabar tersebut sehingga membuat dirinya terpaksa mengundang sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online, untuk mengklarifikasinya.

Yang jelas, lanjut Idrus, PG pimpinan Aburizal Bakrie masih tetap berada di dalam gerbong KMP.

"Saya ingin mengatakan, bahwa sampai pada hari ini dan Insya Allah untuk selanjutnya Partai Golkar tetap konsisten dan istiqomah berada di dalam KMP bersama teman-teman partai lainnya," tandasnya.

"Sekali KMP, tetap KMP!" sambungnya.

Ia pun menegaskan, PG dan parpol yang tergabung dalam KMP tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. KMP dalam posisi sebagai penyeimbang atau mitra kritis pemerintah. Dan keberadaan KMP di luar pemerintahan itu berbeda dengan koalisi oposisi pemerintahan sebelumnya.

"Kalau koalisi yang dulu, yang dipikirkan adalah bagaimana menjauhkan pemerintah. Nah, koalisi mitra kritis pemerintah tidak ke arah itu, tidak berpikir seperti itu. Tapi, kami meski ada di luar pemerintah, bisa orientasinya sama, yakni bagaimana agar bangsa Indonesia bisa maju dan rakyatnya bisa sejahtera," katanya.

Menurutnya, KMP akan mengkritik hingga menolak jika ada kebijakan pemerintahan Jokowi-JK jika tidak pro rakyat, tidak nasionalis dan bertentangan dengan konstitusi.

Dan selama ini KMP telah melaksanakan fatsun politiknya sebagai mitra kritis pemeritah tersebut. Di antaranya menolak anggaran Penyerataan Modal Negara (PMN) atau suntikan dana Rp34 triliun ke BUMN dalam pengesahan Rancangan APBN 2015 di DPR beberapa hari lalu.

"Selain itu, kami juga soroti jumlah Pagu Anggaran APBN 2016 sebesar Rp2085 triliun yang terlalu besar itu. Dan kami sudah minta agar pagunya diturunkan sekitar Rp200 triliun. Kenapa, karena memang kita tidak ada uang. Kami tidak ingin APBN dibesar-besarkan, tapi ujung-ujungnya nanti kita tambah utang,"

"Meski begitu, kami juga bisa sepakat dan mendukung pemerintah seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan pertanian, buruh dan nelayan," ujarnya.