Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Revolusi mental ternyata belum mengkristal menjadi suatu program yang nyata.

Sampai dengan satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), revolusi mental baru dapat dikategorikan sebagai jargon belaka.

"Kalau ada yang mengatakan revolusi mental sebagai suatu program yang nyata, maka dengan berat hati harus jujur saya katakan bahwa revolusi mental adalah program yang gagal total dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam satu tahun masa pemerintahan ini," ujar Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada Tribun, Jumat (6/11/2015).

Kegagalan itu dapat dibuktikan pada banyak hal. Di bidang hukum, misalnya, mental korupsi ternyata masih begitu kuat mengakar dilingkungan partai-partai pendukung pemerintah.

"Publik menyaksikan begitu banyak kader partai pendukung pemerintah yang terjerat dalam kasus korupsi, serta kasus-kasus hukum lainnya," jelas Sadi.

"Pertanyaannya, inikah yang disebut dengan revolusi mental?" tanya Said.

Ketika Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ditunjuk oleh Presiden sebagai pemegang kendali implementasi program revolusi mental justru lupa merevolusi mentalnya sendiri.

Karena melakukan praktik rangkap jabatan sebagai Menteri sekaligus sebagai Anggota DPR yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Apakah kemudian publik masih bisa berharap program revolusi mental akan dapat berhasil?

"Jadi menurut saya, omong kosong-lah revolusi mental itu. Secara gagasan memang bagus sekali. Tetapi ketika diukur dalam implementasinya, maka harus saya katakan revolusi mental tidak lebih dari sekedar jargon belaka," tegasnya.

Lebih lanjut dia katakan, semakin gencar iklan revolusi mental ditayangkan di berbagai media, khsusunya di televisi, dan digembar-gemborkan melalui website pemerintah yang bermasalah, maka hal itu hanya akan membuang-buang uang rakyat dan membuat publik semakin muak dengan pemerintahan sekarang.

Pemerintah dan Koalisi

Revolusi Mental harus dipandang sebagai program kolektif pemerintah dan partai-partai pengusungnya. Sebab, program itu merupakan hasil rumusan bersama antara Jokowi-JK dengan partai-partai pendukungnya, yang dituangkan di dalam visi, misi, dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah dan partai-partai pendukungnya untuk menyukseskan program revolusi mental tersebut.