TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini dianggap masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asi Tenggara.

Ketua Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan menjelaskan IPK tahun 2014 misalnya, Indonesia berada diperingkat 107 dari 174 negara yang disurvey.

Peringkat tersebut kalah dari Singapura (84), Brunei Darussalam (60), Philiphina (38) dan Thailand (38).

"Perbandingan yang sangat jauh dengan negara tetangga menjadi tantangan tersendiri bagi aktor-aktor penyelengara negara untuk memperbaiki dan memberantas benalu-benalu tersebut," kata Jemmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2015).

Jemmy menuturkan, tidak bisa dipungkiri, korupsi telah menyebabkan kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Padahal, Indonesia masih mengalami banyak persoalan seperti kemiskinan, pengangguran serta kerusakan lingkungan.

Pasalnya, penyelewengan atas kekuasaan dalam motif korupsi jelas tidak bisa dibenarkan oleh dalil apapun dan perlu diberantas.

Dengan kondisi tesebut, Partai Demokrat dengan tegas menunjukan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Meskipun kami menyadari, Partai Demokrat juga sempat menelan 'pil pahit' dengan adanya beberapa oknum kader Partai Demokrat yang tersangkut korupsi di masa lalu," ungkapnya.

Meskipun demikian, dikatakannya segala upaya perbaikan diri telah dilakukan Partai berlambang Bintang mercy tersebut.

Diantaranya bekerjasama dengan KPK dalam menyelenggarakan Sekolah Anti Korupsi khusus untuk kader-kader Partai Demokrat sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama seperti di masa lalu yang dilaksanakan belum lama ini.

Jemmy menegaskan, partainya menyadari misi pemberantasan korupsi adalah pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Sebab itu, Partai Demokrat mendorong kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas dan berani dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

"Komitmen lembaga negara dalam pemberantasan korupsi sangatlah diperlukan untuk Indonesia yang lebih makmur," tandasnya.