TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II diminta fokus pada upaya bagaimana membenahi tata kelola BUMN mengawasi proses hukum yang sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

Jangan sampai justru Pansus Pelindo dijadikan alat oleh partai tertentu untuk sandera politik bagi pejabat tertentu di pemerintahan.

"Masalah Pelindo II ini kan sudah berproses di Bareskrim. Harusnya DPR cukup mengawasi proses itu saja. Namun karena sekarang nyatanya telah dibentuk pansus, harapannya tentu pansus ini tidak jadi ajang untuk sandera politik, katakanlah punya niat menyandera menteri tertentu," kata Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan, kepada wartawan, Selasa (10/11/2015).

Kekhawatiran Ridwan diakuinya bukan karena tidak mendukung upaya penuntasan kasus Pelindo. Justru sebaliknya, Ridwan
mendukung proses hukum diselesaikan secara tuntas melalui proses hukum. Bukan melalui proses politik yang rawan ditunggangi kepentingan tertentu.

"Sekarang kan isu di pansus sudah mulai tidak sesuai niat awal. Sepertinya forum pansus hanya untuk "menggoreng" pejabat tertentu yang motifnya jelas patut dipertanyakan," ujarnya.

Menurut Ridwan, tanpa harus menyandera pejabat tertentu jika memang yang bersangkutan nanti secara hukum terlibat juga akan turun dari jabatannya.

"Khawatirnya ini kalau pansus jadi alat sandera politik, malah proses hukumnya yang akan terganggu," ungkap Ridwan.