Utang Alutsista Indonesia 34,8 Miliar Dolar AS Disorot, Pengamat Minta Fokus ke 3 Prioritas

Ringkasan Berita:

• Pinjaman luar negeri alutsista USD34,8 miliar dinilai harus difokuskan pada tiga prioritas utama.
• Pengamat menyoroti dukungan logistik, kapal selam, dan fregat sebagai kebutuhan paling mendesak.
• Perencanaan pertahanan disebut kunci menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat pertahanan menilai utang alutsista Indonesia senilai 34,8 miliar Dolar AS atau sekitar Rp622 triliun (kurs Rp17.881 per Dolar AS) perlu difokuskan pada tiga prioritas utama di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

Langkah tersebut dinilai penting agar program modernisasi pertahanan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Nilai pinjaman itu juga tercatat meningkat dibanding periode 2020–2024 yang mencapai 34,7 miliar Dolar AS.

Pengamat Pertahanan Alman Helvas Ali menyebut, besarnya anggaran tidak akan berdampak optimal jika tidak diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi kesiapan operasional pertahanan nasional.

1. Perkuat Dukungan Logistik Alutsista Eksisting

Prioritas pertama adalah pemenuhan Integrated Logistic Support (ILS) atau dukungan logistik terintegrasi bagi alutsista yang sudah dimiliki.

Komponen ini mencakup suku cadang, perawatan, dan dukungan operasional agar sistem senjata yang telah dibeli dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Alman mencontohkan sejumlah platform strategis seperti Rafale, Airbus A400M, hingga fregat Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) yang masih membutuhkan penguatan dukungan logistik.

“ILS itu artinya suku cadang, perawatan, dan lain-lain,” ujar Alman dalam diskusi Pengadaan Peralatan Pertahanan Berbasis Value for Money di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2026).

2. Penguatan Kapal Selam dan Kekuatan Laut

Prioritas kedua adalah penguatan kemampuan TNI Angkatan Laut, khususnya kapal selam dan fregat.

Meski Indonesia telah memesan kapal selam Scorpene dari Prancis, kapal tersebut diperkirakan baru siap beroperasi pada 2031–2032, sehingga terdapat kebutuhan jembatan kemampuan dalam jangka menengah.

“Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2 sampai 3 tahun,” kata Alman.

Selain itu, penambahan fregat PPA dinilai penting untuk memperkuat struktur satuan kapal eskorta TNI AL.

“Karena kita butuh minimal terbentuk satu divisi fregat PPA di dalam Satkor,” ujarnya.

Baca juga: Anggaran Alutsista 2027 Naik Tajam, Purbaya Pastikan Subsidi BBM dan MBG Aman