Politisi Gerindra Ungkap Alasan Dukung Madura Jadi Provinsi
Politikus Gerindra Nizar Zahro mendukung adanya pembentukan provinsi Madura. Ia mengungkapkan adanya sejumlah pertimbangan umum yang cukup rasional
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Nizar Zahro mendukung adanya pembentukan provinsi Madura. Ia mengungkapkan adanya sejumlah pertimbangan umum yang cukup rasional untuk membentuk Provinsi Madura.
"Pertama, masyarakatnya memiliki kesamaan mentalitas dan budaya," kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (9/11/2015).
Kedua, dari faktor geopolitik, Madura memiliki peluang dan prospek. Ketiga, Madura memiliki jumlah penduduk yang hampir mendekati lima juta jiwa. Keempat, ditinjau dari segi span of control, Madura kurang terjangkau oleh manajemen pemerintah daerah Jatim dan pemerintah pusat Kelima, Madura memiliki potensi dan sumber daya yang belum sepenuhnya dikelola secara baik.
"Cenderung perusahaan asing seperti Petronas, Petrochina, Santos yang menguasai blok ofshore sepanjang garis pantai selatan dan laut utara yang menghasilkan gas dan minyak bumi yang melimpah," ungkapnya.
Keenam, konsep pembangunan yang baik adalah konsep pembangunan yang kolektif dan integrated serta tidak parsial. ketujuh, ada potensi-potensi lain seperti sumber daya alam (SDA) terutama di ofshore (lepas pantai) beserta tambang yang menghasilkan uranium dan semasa di berbagai pegunungan yang ada di Madura.
Ia menuturkan adapun syarat yang di diwajibkan undang-undang no 2 tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dimana Daerah otonomi baru bisa menjadi provinsi bilamana ada syarat minimal 5 kabupaten atau 4 kabupaten 1 kotamadya solusinya menjadikan kecamatan kamal menjadi kotamadya sendiri atau Bangkalan di pecah menjadi kabupaten dengan kotamadya atau kecamatan Kawanua di jadikan kotamadya sendiri.
"Saya sebagaI anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sang setuju agar Madura menjadi Provinsi karena sejarah membuktikan sebelum merdeka Madura pernah menjadi negara sendiri," katanya.