NasDem Minta Pemerintah dan KPU Segera Atasi Kekurangan Anggaran Pilkada
Enggar menyatakan bahwa pilkada serentak merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai NasDem, Enggartiasto Lukita, meminta kepada KPU dan juga pemerintah untuk segera mentuntaskan anggaran pilkada serentak di beberapa daerah yang terkena pemotongan secara sepihak.
"Ungkap saja KPU mana saja yang dipotong anggarannya terus lapor ke pemerintah, mendagri atau kemenkeu, supaya bisa segera diatasi kekurangannya," ujar Enggar di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (11/11/2015)
Menurut Enggar, hal tersebut sudah tidak dapat dibenarkan.
Pasalnya, jadwal pemilu yang sudah tinggal menghitung hari tidak boleh ditunda hanya karena masalah anggaran.
Terlebih, Enggar menyatakan bahwa pilkada serentak merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia karena baru pertama kalinya diselenggarakan dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
"Kalau memang pemerintah sudah komitmen, seharusnya ikut tanggung jawab juga. Jangan sampai masalah anggaran ini jadi besar," tambahnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebelumnya mengurangi anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut hingga Rp 2 miliar. Padahal besaran anggaran sebelumnya telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara Pemkab dengan KPU Banyuwagi.
Selain Banyuwangi, anggaran pilkada di beberapa daerah, juga dikurangi. Sulawesi Tengah dikurangi dari yang sebelumnya disepakati Rp 100 miliar, menjadi hanya Rp 88,9 miliar. Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) berkurang dari Rp 17,8 miliar menjadi Rp 14,3 miliar.
Musi Rawas (Sumatera Selatan) anggaran yang sebelumnya disepakati Rp 25 miliar, dipangkas menjadi Rp 22,5 miliar. Minahasa Utara (Sulawesi Utara) dikurangi dari yang sebelumnya disepakati Rp 19,4 miliar menjadi Rp 14 miliar.
Toraja Utara (Sulawesi Selatan) sebelumnya disepakati Rp 9 miliar. Oleh Pemda dilakukan penghematan sebesar Rp 541 juta. Akibatnya honor penyelenggara pilkada Toraja Utara, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di tingkat desa/kelurahan untuk bulan Desember 2015, tidak tersedia.
