Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum membahas mengenai wacana kocok ulang pimpinan DPR.

Meskipun, wacana tersebut mulai menguat lantaran dugaan Ketua DPR Setya Novanto melakukan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait Freeport.

"Belum karena itu kan urusan politik. Politik Indonesia sudah terlalu kisruh selesaikan saja tanpa gaduh," kata Wasekjen PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Daniel mengatakan persoalan Novanto sebaiknya diserahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Hal tersebut penting untuk mengetahui benar tidaknya persoalan yang kini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Tetapi, Anggota Komisi IV DPR itu menegaskan Freeport harus diambil alih Pemerintah Indonesia.

Apalagi, perusahaan asing itu telah melakukan kontrak karya di Indonesia selama puluhan tahun.

"Freeport biang kerok sudah ngeruk kekayaan Indonesia puluhan tahun, sekarang melakukan akal-akalan dengan melangar Undang Undang," ujarnya.