TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie angkat bicara soal polemik yang terjadi sebelum perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, Freeport membuat kegaduhan terhadap stabiltas politik negara saat ini.

Hal itu, pasca pernyataan dan tindakan Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya pelobi yang mencatut nama presiden untuk mendapatkan saham di perusahaan tambang emas tersebut.

Ical mengakui ada yang tidak beres menjadi sebab kegaduhan politik yang terjadi saat ini.

"Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, ga bener itu," kata Ical kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/11/2015).

Dirinya menyebutkan, seharusnya menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport menjadi momentum pemerintahan Jokowi-JK untuk mengevaluasi dan bahkan tidak lagi memperpanjang ataupun membuat kontrak baru, salah satunya dengan menjadikan PT Freeport sebagai kontraktor saja.

"Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bsa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara," katanya.

Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Sudirman Said melaporkan adanya indiskasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Setya Novanto selaku ketua DPR RI kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Sudirman mengaku, dirinya sudah mendapatkan restu dari presiden untuk mengambil langkah peloporan tersebut.