TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kabupaten Bekasi mengeluarkan surat edaran menyikapi rencana mogok nasional yang akan dilakukan elemen buruh pada 24-27 November 2015.

Dalam Surat Edaran tertanggal 20 November tersebut Pemkab Bekasi menyatakan bahwa selama mogok nasional, upah para buruh tidak perlu dibayar, lantaran tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Pratiwi Febry dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (Tabur) mengatakan para buruh yang sedang memperjuangkan haknya dengan menolak PP 78 2015 mengenai pengupahan, sebaiknya mengabaikan surat Edaran tersebut.

Sebab, unjuk rasa dan mogok nasional telah dijamin konstitusi dan undang undang (UU). ‎Unjuk rasa telah dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 21/2000 tentang SP/SB, Konvensi Ekonomi Sosial dan budaya diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, Konvensi ILO 87.

"Seluruh elemen buruh yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi acuhkan saja surat edaran yang bukan merupakan produk hukum itu," ujar Pratiwi, Minggu (22/11/2015).

Selain itu ia mengimbau kepada para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar tidak menghalangi-halangi hak buruh memperjuangkan haknya dengan melakukan mogok nasional dan unjuk rasa.

Apabila para pengusaha tersebut menghalangi atau menghambat buruh dalam berkekspresi, Hal itu mengancam kebebasan dan kemerdekaan berserikat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Jo. Pasal 28 UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

"Apabila melanggar pasal-pasal tersebut dapat ternacam sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun," pungkasnya.