Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Pelindo II

Politisi PDIP: Potensi Kerugian Negara Rp 30 Triliun

Sukur pun menjelaskan potensi kerugian dan keganjilan dalam kasus Pelindo II.

Politisi PDIP: Potensi Kerugian Negara Rp 30 Triliun
dpr.go.id
Sukur Nababan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan menegaskan potensi kerugian negara dalam kasus PT Pelindo II selama R.J Lino memimpin mencapai Rp 30 triliun.

Itu artinya, skandal perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jauh lebih dahsyat ketimbang skandal Bank Century yang hanya Rp 6,7 triliun.

Anggota Pansus Pelindo II DPR RI, Sukur Nababan di Jakarta, Senin (23/11/2015), mengatakan, potensi kerugian yang spektakuler itu membuktikan bahwa Direktur Utama PT Pelindo II, R.J Lino melakukan kebohongan besar ketika mengklaim bahwa perusahaan plat itu meraih keuntungan.

Bahkan politisi PDIP itu mengatakan, perpanjangan kontrak JICT yang diberikan Pelindo II kepada HPH (Hutchison Port Holdings), merupakan skandal besar dalam sejarah Indonesia.

"Ini jelas perampokan. Ini skandal yang lebih dahsyat dari kasus Bank Century," tegas Sukur Nababan.

Sukur pun menjelaskan potensi kerugian dan keganjilan dalam kasus Pelindo II. Dikatakan, Pada kontrak I, Pelindo II menetapkan HPH, perusahaan milik Taipan Hong Kong, Li Ka-shing itu, menjadi operator JICT periode 1999-2019.

Dalam kontrak pertama, Pelindo II berhak atas royalti sebesar 15% dari pendapatan. Sementara, HPH berhak atas technical knowhow sebesar 14,08% dikalikan laba setelah dikurangi pajak (laba bersih).

"Saat kontrak pertama, komposisi sahamnya, Pelindo II 48,9 persen, HPH 51 persen dan kopegmar (koperasi pegawai maritim) 0,1 persen," kata Sukur.

Alih-alih menunggu masa kontrak habis, Dirut Pelindo II RJ Lino justru meneken perpanjangan kontrak HPH pada 2014. Padahal, kontraknya baru rampung pada 2019.

Dalam kesepakatan baru yang dibuat Lino itu, Pansus mencurigakan beberapa hal. Pertama, kontrak kedua meniadakan sistem royalti menjadi sewa (rent) untuk Pelindo II senilai US$ 85 juta per tahun.

Halaman
123
Penulis: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas