TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi.

Meski demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi. Hal ini diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait.

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekeurangan, kita juga tidak segan mendengar masukan dan memperbaikinya," katanyadalam diskusi dengan tema "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa malam (24/11/2015).

Terkait dengan kebijakan ekonomi, anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik.

Target ekonomi harus dibuat realitis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak karena untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ungkap Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal tranisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa.

Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," ungkap Maruarar.

Dewan Pakar The Habibie Center, Indria Samego, menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi-JK, kehadiran negara sangat di rasakan.

Presiden langsung membangun komunikasi dengan rakyat kecil bahkan hingga warga pedalaman. Kehadiran lain negara adalah membangun infrastruktur di luar pulau jawa.

Namun Indria pun mengkritik kementerian yang bekerja sendiri-sendiri.

Tidak ada upaya kerjasama dan konsolidasi antar kementerian. Dalam hal ini harus ada ketegasan dari Presiden sehingga instruksi juga menjadi jelas.