TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus memerangi kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melalui sosial media.

Terlebih lagi adanya peristiwa teror Paris yang menewaskan ratusan orang memerangi kelompok ISIS harus segera digalakkan.

"Provokasi dan propaganda ISIS sudah masuk ruang keluarga. Intinya, harus ada yang membentengi sehingga pemerintah perlu berbicara serius dengan kelompok masyarakat seperti NU untuk membuat aksi pencegahan membendung propaganda ISIS melalui sosial media," kata Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Adnan Anwar dalam pernyataannya, Rabu(25/11/2015).

Selama ini, Adnan melihat Kemenkominfo kurang merespon banyak keluhan masyarakat terkait dengan propaganda ISIS dan paham kekerasan lainnya di dunia maya.

Karena itu memerangi ISIS di sosial media harus terus dilakukan, salah satu contohnya yang sudah digalakkan gerakan peretas dunia bersatu dalam wadah Anonymous (gerakan tanpa bentuk) untuk memerangi hacker-hacker ISIS yang selama ini gencar melakukan propaganda melalui dunia maya (Media Sosial).

"Kan dari masyarakat ini harus didorong karena sudah banyak kelompok yang prihatin dengan teror-teror yang dilakukan ISIS. Mereka cemas," ujar Adnan.

Dalam sebuah data yang berhasil diretas Anonymous, kata Adnan, Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi teror ISIS yang sebenarnya akan dilakukan pada 22 November 2015 silam, bersama tiga negara lainnya yaitu Italia, Perancis, dan Amerika Serikat.

Namun hal tersebut belum direspon positif oleh pemerintah.

"Waktu itu Kemenkominfo sudah pernah membentuk panel untuk menilai keberadaan situs-situs negatif. Tapi sejauh ini kami belum melihat hasil dari tim panel tersebut. Sebenarnya sekaranglah momen yang tepat untuk mengkampanyekan 'perang' anti situs kekerasan,"ujarnya.

Salah satunya kata Adnan yang sudah pernah dilakukan NU dengan melaporkan situs VOA-Islam yang selama ini nyata-nyata menjadi corong ISIS di Indonesia dengan membuat berita dengan sumber tidak benar, fitnah, apalagi menunjuk organisasi dan juga tokoh NU Gus Dur.

Adnan Anwar menilai untuk memerangi kelompok militan seperti ISIS tidak melulu harus dengan cara-cara mengerahkan kekuatan militer.

Sesuai pengamatan dia, pergerakan masyarakat Indonesia dalam mendukung gerakan Anonymous itu masih sendiri-sendiri dan perlu difasilitasi. Dan itu menjadi tanggungjawab pemerintah (Kemenkominfo).

Dalam kaitan ini, Adnan menilai apa yang pernah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pernah mengusulkan pemblokiran situ-situs negatif tentang propanganda paham kekerasan dan ISIS, adalah salah satu tindakan yang tepat.

Terbukti, sebagaian besar situs itu memang bermuatan negatif, bahkan ada berapa di antara mereka masuk dalam daftar situs ISIS yang telah diretas kelompok Anonymous diatas.

Apalagi tidak hanya generasi muda yang diincar ISIS, tetapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri, TNI/Polri, dan juga karyawan BUMN.